Walikota Bekasi Buka Acara Muslok ORARI Lokal Bekasi

KOTA BEKASI, DemokrasiNews.com - Organisasi Amatir Radio (ORARI) Lokal Bekasi mengadakan Musyawarah Lokal ke XI dengan mengusung tema persatuan dan persaudaraan dalam mensosialisasikan serta mendukung kebijakan pemerintah. Walikota Bekasi, DR. H. Rahmat Effendi hadir dan memaparkan mengenai sinergitas antara Organisasi dengan Pemerintah Kota Bekasi pada hari Minggu (02/10) di Islamic Center Kota Bekasi.

Acara juga dihadiri oleh Ketua Orda Jawa Barat, Drs. H. Wowon (YB1BML) dan mengatakan berterima kasih kepada Pemerintah Kota Bekasi telah memfasilitasi acara musyawarah lokal Orari ini, pembahasan hasil kinerja pengurus selama periode kebelakang dan menjadikan satu acuan kedepannya jika ada permasalahan.

Musyawarah Lokal ini juga sekaligus mencari sosok penerus Ketua Orari Lokal Bekasi Periode 2016 - 2019 yang mau bekerja sama, mau mengurus, mau sinergitas tehadap anggota dan termasuk mau keluar financialnya.

"Tidak hanya lokal, ORARI juga harus berkembang di Nasional dan Internasional, karena nama ORARI Lokal Bekasi sudah mencuat di Internasional," ujar Ketua Orda Jabar.

Walikota dalam sambutannya sekaligus membuka acara musyawarah lokal Orari Bekasi, bercerita pada tahun 1991, beliau pernah ikut organisasi ini, ikut Touring hingga bersepeda ke Sukabumi sampai anyer namun saat pelantikan anggota beliau malah tidak diterima di organisasi tersebut, namun kini beliau berbangga hati karena teman teman Orari tetap konsisten.

Walikota juga menanyakan kepada Ketua Orari Lokal Bekasi, Iqbal Daud mengenai kantor Orari Lokal Bekasi, dan setelah mengetahui berada di Mall, memang bagus jika mengetahui lokasi nya di pusat perbelanjaan, namun keberadaannya ternyata di basement, Walikota akan merencanakan membuat kantor Orari Lokal Bekasi dengan 3 Lantai di Samping DPRD Kota Bekasi, berdampingan dengan Kantor Pemuda Pancasila, Partai PDI Perjuangan Kota Bekasi dan Kantor PPP Kota Bekasi.

"Sesuai dengan tema acara, sinergitas dengan Pemerintah, agar Orari tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi, dan bantu Kota Bekasi meraih Piala Adipura tahun depan," ujar Walikota.  (Ndoet/Sumakdin.S)

09.33 | 0 komentar | Read More

Walikota Bekasi Terima Penghargaan Pelaksanaan CFD Terbaik dan Terbanyak Dari CFD Indonesia

KOTA BEKASI, DemokrasiNews.com - Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang secara rutin diselenggarakan pada hari Minggu (02/10), kini dirangkaikan dengan penerimaan penghargaan pelaksanaan Car Free Day (CFD) Terbaik dan Terbanyak dari CFD Indonesia yang diterima oleh Kota Bekasi di area CFD Ahmad Yani.

Walikota Bekasi, DR. H. Rahmat Effendi bersama Sekretaris Daerah, Rayendra Sekarmadji dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Supandi Budiman hadir dalam penyerahan penghargaan tersebut.

Dalam sambutannya, Walikota Bekasi mengucapkan, Kota Bekasi telah berturut turut menerima penghargaan, baik dari segi Peraihan Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Jawa Barat, Pemghargaan Sertifikat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan banyak lagi, kini menambahkan dari Penghrgaan dari Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Terbaik dan Terbanyak.

Walikota Bekasi juga menegaskan untuk rencana proyek jalan Bekasi Cakung Kampung Melayu (Becakayu) yang rencana akan melintasi Jalan Ahmad Yani, akan ditindak tegas, dengan cara Menolak akses jalan tersebut, karena menurut Walikota bisa merusak estetika kota yang telah terbentuk, karena akan menghalangi Stadion Patriot Candrabhaga dan Flyover KH. Noer Ali, selain itu jika adanya akses jalan Becakayu, Pada hari minggu acara rutin Car free day akan sangat terganggu, maka dari itu Walikota Menolak Tegas.

Pelaksanaan Car Free day pada pekan ini, dihadiri oleh semua komunitas yang terbentuk di Kota Bekasi, Komunitas Reptil, Musang, Skateboard, Sepatu Roda dan lain lain ikut memadati CFD saat ini.

"Bukan dari Pemerintah Kota Bekasi mengundang dari rumah ke rumah untuk mengajak datang ke CFD, melainkan dari hati masing masing untuk ikut datang memadati CFD, hingga menjadi penghargaan CFD terbaik dan Terbanyak, untuk itu terima kasih partisipasi dan peran Masyarakat dalam hadirnya CFD kali ini," ujar Walikota Bekasi.

Sebelum ke panggung, Walikota juga menyempatkan sapa warga dan asik ngobrol bersama komunitas komunitas yang hadir, tidak hanya itu, Walikota juga ikut sosialisasi ke masyarakat untuk tidak menginjak dan melintas di tengah tengah jalan/area sepeda.  (Ndoet/Sumakdin.S)

09.22 | 0 komentar | Read More

Menjaga Keharmonisan Umat Beragama, Walikota Bekasi Hadiri Pelantikan Pengurus Lembaga Lansia Gereja HKI Bekasi Timur

KOTA BEKASI, DemokrasiNews.com - Walikota Bekasi, DR. H. Rahmat Effendi menghadiri undangan Pelantikan Pengurus Lembaga Lansia Gereja HKI Bekasi Timur di Perum 3, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, pada hari Minggu (02/10), bersama Camat Bekasi Timur; Nadih Arifin, Lurah Aren Jaya; Toto dan Ketua Organda Kota Bekasi; Hotman S. Pane.

Walikota Bekasi dalam sambutannya setelah pelantikan pengurus mengatakan, bahwa beliau pernah mendatangi Gereja HKBP Pusat di Kota Tarutung, Provinsi Sumatra Utara dan Gereja GDPI di Kota Manado, bersinggah di Kota Tomohon yang populasinya mayoritas Kristen sebanyak 66%, juga ke Keuskupan di Katedral Jakarta, yang dari Pendetanya mengatakan bahwa baru Walikota Bekasi yang baru hadir di Keuskupan ini, tidak hanya itu, Ke klenteng, ke Pura juga ia datangi.

"Ini merupakan menjaga keharmonisan umat beragama, saat ini di Kota Bekasi Umat Kristiani mencapai hampir 400ribu jiwa, jadi sebagai warga Kota Bekasi perlu juga di ayomi, dan tidak ada lagu memandang suku ras atau agama sekalipun, hanya ada warga Kota Bekasi yang harus memajukan Kota Bekasi," tegas Walikota.

Ketua Lembaga Lansia Gereja HKI Bekasi Timur; Bapak B.J. Tampubolon mengatakan, “Kami dari Lembaga Lansia Gereja HKI Bekasi Timur mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Walikota Bekasi, atas kemurahan hatinya berkenan untuk hadir diacara pelantikan kami ini.”

Lanjutnya, “Selama ini belum ada seorang Walikota Bekasi seperti pak Rahmat Effendi yang berjiwa kenegarawanan dan selalu memegang teguh Kebhinekaan Tunggal Ika di Kota Bekasi ini, kedepannya semoga bapak DR. H. Rahmat Effendi diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu serta dapat terpilih kembali menjadi pemimpin daerah Kota Bekasi ini.”  (Ndoet/Simakdin.S)

15.51 | 0 komentar | Read More

ICMI Himbau Anggotanya Untuk Jadi Teladan Umat

Ketua Umum ICMI, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH

JAKARTA, DemokrasiNews.com – Atas kasus Padepokan Kanjeng Dimas yang turut dikaitkan dengan keterlibatan salah satu tokohnya, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menghimbau kepada segenap anggotanya serta semua kaum ilmuwan dan cerdik cendekia muslim, agar sungguh-sungguh menjadi teladan untuk pencerahan bagi umat.

“Kepada para ilmuwan dan cerdik cendekia di mana saja berada, ICMI mengajak dengan segala kesungguhan untuk senantiasa berpikir dan berzikir dengan benar, agar kita dapat menjadi teladan untuk pencerahan kepada umat, serta kehidupan bangsa dan kemajuan peradaban ke tingkat yang semakin tinggi,” kata Ketua Umum ICMI, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH pada Kamis (30/9/2016) di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Jimly juga memberikan klarifikasi bahwa ICMI tidak akan pernah membenarkan siapapun melakukan kemaksiatan dan tindakan yang melanggar hukum negara.

“ICMI tidak akan pernah membenarkan apalagi memberikan dukungan kepada siapapun juga yang melakukan perbuatan maksiat baik menurut syari'at agama maupun menurut hukum negara, dan apalagi menurut kaidah-kaidh ilmu pengetahuan dan teknologi modern,” kata Jimly.

Adapun terkait terseretnya salah satu nama tokoh ICMI, yakni Marwah Daud dalam kasus Kyai Kanjeng Dimas, Jimly menegaskan bahwa secara organisasi ICMI tidak bertanggung jawab terkait segala hal yang bersifat pribadi karena itu merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing anggota dan pengurus ICMI di seluruh Tanah Air.

“Kalau soal Kasus Padepokan Kiyai Kanjeng, baiknya kita percayakan saja kepada aparat penegak hukum dan keadilan. Semua yang benar adalah benar dan yang salah pasti terbukti pada waktunya,” tegas Jimly.

Seperti kabar yang beredar beberapa hari ini, Kanjeng Dimas dan pengikutnya sudah ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur di Padepokannya pada 22 September 2016 lalu. Kasus itu menyeret nama ICMI karena salah satu nama Dewan Pakar ICMI, Marwah Daud membela Kanjeng Dimas dan Padepokannya.

Untuk itulah, Jimly merasa perlu untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait kasus tersebut, yakni bahwa tindakan Marwah Daud tidak sama sekali terkait dengan posisinya sebagai anggota Dewan Pakar ataupun Mantan Presidium ICMI.  (Red)

15.48 | 0 komentar | Read More

Kemad Sadeli Maju Menjadi Calon Ketua RW 004 Kelurahan Jati Bening Baru-Kota Bekasi

KOTA BEKASI, DemokrasiNews.com - Pada tanggal 20 september 2016, Ketua RT 001 sampai RT 009 RW 004 Kelurahan Jatibening baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, mengadakan rapat musyawarah untuk menyeleksi Balon (Bakal Calon) Ketua RW 004 yang baru, dikarenakan masa jabatan RW 004 yang lama sudah hampir berakhir.

Sebagian besar warga RT 001 sampai RT 009 RW 004 Kelurahan Jatibening baru terlihat mendukung kanidat Balon Ketua RW 004 yang baru, yaitu Bapak Kemad Sadeli, dikarenakan Visi Dan Misi nya: “Tanggap terhadap permasalahan warga dan membawa RW 004 menjadi lebih Maju, Sejahtera dan Ikhsan.” Hal ini sesuai dengan Visi Dan Misi Pemerintah Kota Bekasi dan arahan Walikota Bekasi yang mengatakan, bahwa untuk seluruh aparatur pemerintah hingga ditingkat RT/RW harusnya selalu siap melayani warganya.

Salah satu warga RW 004 Kelurahan Jatibening baru yang tidak mau disebutkan namanya mengucapkan pendapatnya, “Bapak Kemad Sadeli, sosok yang tepat untuk memimpin RW 004 Kelurahan Jatibening baru, karna beliau memiliki pengalaman yang cukup baik untuk didaerah kita ini.” ucap warga tersebut pada saat ditemui wartawan Demokrasi News, pada hari jumat (30/9).

Lanjut dia, “Berdasarkan pengalaman beliau berorganisasi, membuktikan kinerja beliau di lapangan serta visi dan misi beliau, kiranya pantas dan layak menjabat sebagai Ketua RW. 004 yang baru.”

Berikut pengalaman berorganisasi Bapak Kemad Sadeli yang berhasil wartawan Demokrasi News dapat, sebagai berikut : 

1. sekertaris RT.003 RW.004 selama 8 tahun

2. Ketua RT.003 RW.004 selama 6 tahun

3. Sekertaris Partai Golkar di Kelurahan Jati Bening Baru Selama 5 tahun, dan

4. Ketua Partai Golkar di Kelurahan Jati bening baru selama 6 tahun

Semoga warga RW 004 Kelurahan Jatibening baru menggunakan hak pilihnya dengan baik, pada hari Minggu Tanggal 2 Oktober 2016 nanti. Dan semoga pemilihan Ketua RW. 004 yang baru nanti berjalan aman dan tertib.  (Singgih/Asido)

12.57 | 0 komentar | Read More

27 Pemda Jabar Tandatangani Serah Terima P2D

KOTA BEANDUNG (Jabar), DemokrasiNews.com - Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar menyaksikan dan ikut menandatangani berita acara serah terima Personil, Sarana, Prasarana dan Dokumen (P2D) bersama 27 Kepala Daerah Se-Jawa Barat, Kamis, (29/9) di Gedung Sate-Bandung.

Dalam kesempatan itu, dari 27 kepala daerah yang hadir, Wakil Walikota Bekasi, H. Ahmad Syaikhu turut menandatangani berita acara serah terima P2D bersama Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Didik Istiyanta, dan Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, M Dian.

Wagub Jabar, Deddy Mizwar dalam sambutannya mengatakan penyerahan P2D ini merupakan implementasi amanat UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Sebagaimana diketahui dalam pengalihan kewenangan ini, lanjut dia ada sejumlah kewenangan yang selama ini ditangani Pemerintah Kabupaten/Kota akan dialihkan ke Provinsi Jawa Barat.

Diantaranya mengenai pengalihan urusan daerah meliputi urusan pendidikan, perhubungan, kehutanan, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan serta urusan energi dan sumber daya mineral.

"Kita harap penerapan urusan daerah lebih baik dan berdampak pada peningkatan pelayanan dan penerapan prinsip demokrasi," kata Deddy Mizwar di depan kepala daerah atau perwakilan 27 kabupaten/kota Jawa Barat.

Sejalan dengan amanat UU lanjut dia, telah dilakukan bersama penandatanganan berita acara personil sarana dan prasarana yang mana Pemprov Jabar akan menerima sebanyak 28.282 orang aparatur yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Kemudian, sarana sebanyak 9.914.544 unit dengan nilai Rp. 5.169. 327. 579. 241 dan telah diserah terimakan dokumen sebanyak 971 boks arsip.

"Apabila ada ketidaklengkapan data personil P2D akan diklarifikasi, vasidasi dan rekonsiliasi data setelah koordinasi dengan masing-masing kota kabupaten," ucapnya.

Ia juga menyebutkan tenggat waktu hingga Desember 2015 kepada jajaran Pemerintah Daerah untuk kembali melakukan evaluasi atas kelengkapan P2D.

"Agar tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota," pungkasnya.  (goeng/mantar)

11.19 | 0 komentar | Read More

Mendagri Minta Polri Tindak Akun Medsos Penyebar Isu SARA Saat Pilkada 2017

JAKARTA, DemokrasiNews.com - Meski baru tahap pendaftaran, namun Pilkada 2017 mulai diwarnai isu dan provokasi lewat status maupun meme di media sosial. Hal ini mendapat perhatian khusus dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, yang berharap agar Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menindak pemilik akun yang melakukan kegiatan negatif itu.

"Saya mohon kepolisian dan kominfo untuk mengusut dengan tegas siapapun yang melakukan penyebarkan lewat medos yang sifatnya provokatif dan menganggu stabilitas daerah. karena pilkada ini harus aman, demokratis," kata Tjahjo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Tjahjo mengatakan, isu-isu berbau SARA juga harus ditindak karena Indonesia negara bhineka tunggal ika. Silakan menentukan pilihan mendukung salah satu pasangan calon, namun tidak menyebar isu SARA dan provokatif.

"Pilkada yang harus kita lawan adalah politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam tanda petik adalah menghalalkan segala cara termasuk di dalamnya mengembangkan kampanye maupun isu yang sifatnya provokatif yang membahayakan persatuan dan kestauan," tegas Tjahjo.

Menurutnya, kepolisian termasuk BIN sudah mempunyai data soal akun-akun di media sosial yang provokatif, namun masyarakat juga bisa membuat laporan ke polisi atas keberadaan akun medsos lain yang berpotensi mengganggu stabilitas.

"Kan ada pengaduan. Kepolisian kalau tidak ada pengaduan tidak bisa. Kalau ada pihak ketiga yang merasa terganggu yang menyinggung perasaan," ucap Tjahjo.  (LJ004)

12.35 | 0 komentar | Read More

Bekasi Smart City Dipaparkan di Forum Workshop on Indonesia-India

JAKARTA, DemokrasiNews.com - Wakil Walikota Bekasi, H. Ahmad Syaikhu memaparkan penerapan Bekasi Smart City didepan forum Workshop on Indonesia-India dalam konteks Smart City Cooperation, Rabu, (28/9) di Ruang Pertemuan Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Ahmad Syaikhu diundang Kemeterian Luar Negeri, Dirjen Asia Tengah dan Selatan untuk memaparkan konsep dan impelementasi yang tengah dilakukan guna mendukung Smart City atau Kota Cerdas.

Saat itu, Ahmad Syaikhu didampingi Presiden Kota Bekasi Smart City, Ir. Koswara yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Kota, Kota Bekasi.

Dalam sesi kedua paparan smart city kali ini, selain Wawali Ahmad Syaikhu, Walikota Bogor, Bima Arya dan Waikota Jambi, Syarif Fasha juga hadir menjelaskan konsep smart city. Satu lagi paparan dari Ketua Smart City DKI Jakarta, Setiaji.

Dan keempat kota ini sepakat Smart city yang tengah booming menjadi upaya pemerintah daerah melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat berbasis IT dan tetap menjaga keluhuran budaya daerah masing-masing. Mereka memaparkan didepan pihak Kemenlu RI dan New Delhi Municipal Council (NDMC) smart city.

Wawali Ahmad Syaikhu lalu menjelaskan empat hal terkait penerapan Bekasi Smart City dari sektor penyelesaian masalah transportasi, sektor energi, lingkungan dan pelayanan publik.

"Pemkot Bekasi terus konsen terhadap penerapan smart city dengan melibatkan seluruh elemen baik masyarakat, pelajar, pengusaha, dan akademisi untuk membangun Kotanya. Empat hal ini kita bangun bersama," kata Wawali Ahmad Syaikhu.

Lanjut dia, masing-masing persoalan ini telah dipetakan dan dilakukan program untuk menyelesaikannya, bahkan dibentuk command center untuk memonitor aktifitas guna mendukung smart city.

Kota Bekasi sendiri membangun fasilitas serupa command center dengan nama POC (Patriot Operation Center). Ruang khusus ini dilengkapi fasilitas IT guna memonitor geliat masyarakat terkait permasalahan kemacetan, keluhan masyarakat melalui media sosial dan laporan lainnya. Sumber pengembagan POC dilakukan pihak Telkom dan akademisi ahli dari ITB.

"Laporan di POC diketahui Walikota dan dilanjutkan pelaksanaan di tiap SKPD terkait. Melalui gadget beliau juga bisa memonitor," tambahnya.

Menurutnya, program pelayanan dan pengintegrasian aplikasi data di SKPD juga terus diperbaiki. Dan perbaikan itu juga seiring dengan langkah yang ditempuh Pemkot Bekasi terus melakukan penguatan infrastruktur jaringan, dan sumber daya manusia (SDM) warga Kota Bekasi dan aparatur.

Disampaikan juga susunan Bekasi Smart City, sebagai steering committee yakni Walikota Bekasi, Wakil Walikota Bekasi, dan Sekretatis Daerah. Sedangkan tataran operasional oleh presiden Bekasi Smart City dibantu jajaran SKPD.

Ia menambahkan dari regulasi penerapan Bekasi Smart City menggandeng auditor pemerintah agar pelaksanaannya sesuai koridor hukum.

Guna mendukung smart city kata dia, butuh dana yang tidak sedikit, maka Pemkot Bekasi membuka kesempatan bagi berbagai pihak dalam kerjasama, baik pihak pemerintah daerah lainnya maupun keikutsertaan pengusaha.

"Dana APBD terbatas dan harapan kita berasama Bekasi Smart City dapat terus berkembang, didukung peran aktif masyarakat dan stake holder lainnya, pengusaha dalam kerjasama dan akademisi melalui sumbangsih pemikiran," pungkas Wawali Ahmad Syaikhu.  (goeng/mantar)

19.49 | 0 komentar | Read More

OJK Minta Perusahaan Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangannya

JAKARTA, DemokrasiNews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar perusahaan di Indonesia terus meningkatkan kualitas laporan tahunannya agar memiliki karakter dan mampu berkompetisi lebih luas lagi.

“Semakin banyak perusahaan di Tanah Air yang terus memberikan laporan keuangan terbaik, sehingga mempunyai karakter tersendiri juga mampu berkompetisi di tingkat Asia Tenggara,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad saat menggelar Annual Report Award (ARA) 2015 yang bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27 September 2016). 

Perhelatan ini sendiri merupakan ajang penghargaan kepada perusahaan yang dianggap memiliki catatan kinerja laporan keuangan terbaik tahun 2015.  

"Presiden Jokowi minta kita membangun keunikan. Harus siap untuk bersaing di negara-negara ASEAN. Menuju siap bersaing itu, salah satunya dengan tata kelola keterbukaan informasi perusahaan di Indonesia," ujar Muliaman.

Menurut Muliaman, penilaian terhadap perusahaan dilakukan berdasarkan praktik pengelolaan keterbukaan informasi ke publik. Perhelatan ARA tahun ini merupakan ajang ke 15 yang dilaksanakan sejak OJK terbentuk tahun 2002. Sedangkan pada pelaksanaan ARA 2105 saat ini mengusung tema "Selamanya Indonesia".

Muliaman kembali mengatakan, melalui penataan dan laporan keuangan perusahaan secara baik, dapat juga menggaet mitra investor untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Dia ingin pada tahun-tahun selanjutnya perusahaan di Indonesia yang memiliki kriteria tata pengelolaan keterbukaan informasi secara baik di level Asia Tenggara terus bertambah jumlahnya dari yang lalu. "Tahun depan harus ada 10 perusahaan," tutur Muliaman.

Sementara, Ketua Panitia Penyelenggara ARA 2015 yang juga Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida menyatakan, ajang seperti ini amat penting untuk Pemerintah Indonesia sehingga diketahui perusahaan mana saja yang telah menerapkan keterbukaan informasi.

Perusahaan yang menerapkan tata laporan keterbukaan informasi secara baik, tutur Nurhaida, berarti juga ikut mendukung terwujudnya peningkatan perekonomian nasional secara berkesinambungan.

"Komitmen kami untuk mendorong good governance ke perusahaan di Indonesia agar terus meningkatkan pelaksanaan tata kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya," kata Nurhaida.

Menurut dia, terciptanya tata kelola keterbukaan informasi secara baik di perusahaan ikut membantu pembiayaan pembangunan dan infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah.

Pada pelaksanaan ARA 2015 ini, Nurhaida mengungkapkan, sebanyak 303 perusahaan yang berpartisipasi tercatat memiliki laporan keuangan secara baik. Jumlah tersebut meningkat dari tahun lalu yaitu 294 perusahaan.

"Untuk peserta ada 303 perusahaan, meningkat 3,06% dibandingkan tahun 2014 sebesar 294 perusahaan," ucap Nurhaida.

Bukan hanya itu saja, jumlah partisipasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada tahun ini juga bertambah, bahkan amat signifikan. Tercatat, pelaksanaan ARA sebelumnya hanya tiga BPR yang menjadi peserta, namun kini jumlahnya mencapai 11 BPR.

Bertambahnya jumlah BPR yang menjadi peserta, kata Nurhaida, menjadi alasan untuk membuat penilaian khusus kategori BPR pada tahun mendatang.  (Red)

19.32 | 0 komentar | Read More

Walikota Bekasi Menghadiri Grand Opening Gedung PT. DENKI Engineering

KOTA BEKASI, DemokrasiNews.com - PT Denki Engineering, hari ini, Rabu (28/9) melakukan seremonial Grand Opening kantor barunya di Jalan Jenderal Sudirman, Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Peresmian kantor tiga lantai itu dihadiri jajaran Komisaris dan Direksi PT Denki Engineering serta Technical Advisor. Waktu peresmian yang dilakukan pada pukul 10.00 WIB, Walikota Bekasi, DR. H. Rahmat Effendi ikut serta dalam Grand Opening gedung tersebut.

Perusahaan tersebut bergerak dibidang usaha jasa konstruksi electrical dan mechanical, President Director PT Denki Engineering, Umar Hamdan mengatakan, peresmian kantor yang dibangun dengan investasi sebesar Rp.30 milliar itu sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dari sejak pembangunan dimulai pada awal Oktober 2015 lalu.

“Grand Opening kantor baru ini sesuai dengan waktu yang kami rencanakan, yakni delapan bulan setelah pembangunan dimulai,” ucap Umar.

Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2007 ini, sudah memiliki sekitar 100 lebih karyawan berbagai bidang, mulai dari tenaga ahli listrik, mechanical, sampai staf administrasi. Dengan adanya kantor baru yang cukup besar ini, pihaknya berencana merekrut karyawan hingga dua kali lipat dari jumlah yang sebelumnya.

Walikota Bekasi dalam sambutannya mengucapkan, selamat bergabung dengan menanamkan investasi di Kota Bekasi, banyak para investor yang ingin menanamkan modalnya dengan payung hukum yang kuat, dalam penyampaiannya Walikota juga menyinggung masalah UMK yang ada di Kota Bekasi, setelah Karawang, Kota Bekasi terbesar kedua di Jabar mengenai UMK untuk para pekerja di Kota Bekasi.  (Ndoet/Sumakdin.S)

18.49 | 0 komentar | Read More

Walikota Bekasi Buka Sosialisasi Data Base Rutilahu dan Kotaku

KOTA BEKASI, DemokrasiNews.com - Walikota Bekasi, DR. H. Rahmat Effendi membuka acara Sosialisasi Database Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang direncanakan oleh Dinas Pembangunan dan Pemukiman Kota Bekasi pada hari Rabu (28/09) di Hotel Merbabu, acara di hadiri oleh para Camat dan Lurah Se Kota Bekasi dan termasuk Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan maupun Kelurahan.

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang tersebar di 56 Kelurahan berjumlah sebanyak 2.750 unit, program strategis dari Pemerintah Kota dengan penataan Rutilahu yakni Pendanaan Provinsi 156 unit untuk 2 Kelurahan yakni Kelurahan Jatimakmur dan Kelurahan Jatiasih yang dilaksanakan melalui 2 tahap, selanjutnya pendanaan APBD Tahun 2016 sebanyak 182 unit dari Disbangkim, Pendanaan Tahunn 2017 ditargetkan sebanyak 200 unit.

Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman, Imas menyatakan, Pemukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota, masih menjadi permasalahan, maka diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah pusat sampai Kelurahan diharapkan memberikan dampak positif dalam pencapaian Kota Layak Huni.

Walikota Bekasi, berpendapat upaya menciptakan Kota Tanpa Kumuh melalui program pembangunan terpadu diantaranya program rencana pembangunan kawasan pemukiman prioritas (RPKPP), program tersebut sudah berjalan dari tahun 2011, termasuk penanganan jalan dan drainase, penanganan rutilahu, penanganan sanitasi dan sampah, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan akses air bersih dan ruang terbuka hijau serta penyediaan penataan jalan lingkungan.

Di tahun 2016 ini, program Rutilahu sudah mencapai 182 unit di pelosok Kelurahan, dan target digelar acara ini Memperbaiki kesejahteraan warga miskin agar menjadi hunian yang layak dan sehat, serta dapat menyediakan data jumlah rutilahu sekota bekasi.  (Ndoet/Sumakdin.S)

18.28 | 0 komentar | Read More

Wakil Walikota Bekasi: Siswa/i SMAN 12 Kranji, Tingkatkan Semangat Belajar dan Organisasi

KOTA BEKASI, DemokrasiNews.com - Wakil Walikota Bekasi, H. Ahmad Syaikhu memotivasi ratusan pelajar SMAN 12 Kota Bekasi disela kegiatan mereka mengaji Quran sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, Rabu, (28/9).

Menurutnya, generasi muda membawa harapan negeri ke arah yang lebih baik. Dan ia optimis itu bisa dilakukan, asal muncul semangat dan etos kerja dalam diri masing-masing siswa untuk serius mengenyam pendidikan sekarang. Ini kata dia menjadi bekal mereka nanti meraih kesuksesan.

"Untuk memperbaiki tatanan ini kuncinya dari semangat diri sendiri. Insya Allah bisa merubah peradaban kedepan," kata Wawali Ahmad Syaikhu.

Lebih lanjut ucapnya, Kota Bekasi kaya akan potensi sumber daya manusia ketimbang sumber daya alamnya. Dan pengembangan kemampuan SDM salah satunya melalui media pembelajaran di sekolah.

Ia pun sangat mengapresiasi budaya di SMAN 12 menerapkan membaca Al Quran bagi pelajar muslim sebelum memulai pembelajaran. Dan ini menunjukan memuliakan Al Quran sejak usia sekolah selain menjadi nilai ibadah tentunya.

"Dengan upaya kita menanamkan nilai positif kepada anak didik dan menghindarkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan kekerasan lainnya. Kalau terjerumus kedalam hal negatif tidak bisa merubah tatanan menjadi lebih baik," kata Wawali Ahmad Syaikhu.

Dalam kesempatan itu, sebanyak 37 siswa SMA mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS). Dan ia menilai dengan aktif di organisasi dan belajar menjadi pemimpin niscaya menjadi pemimpin besar yang berperan membawa masyarakat menjadi lebih baik.

"Mulai dari OSIS, BEM aktif berorganisasi harapan kita anak-anak ini menjadi pemimpin di masa depan kelak," harap Wawali Ahmad Syaikhu.

Sementara itu, Kepala SMAN 12, Ibu Nani mengatakan, disekolah yang dipimpinnya diberlakukan dua kurikulum, yakni 2006 dan 2013. Untuk siswa baru dengan kurikulum 2013.

Berberapa hal didalam kurikulum baru dikatakannya untuk meningkatkan karakter siswi dan mutu pendidikan. Dan kata dia, searah dengan kebijakan Pemerintah pusat dalam sistem pendidikan nasional untuk memasukan program literasi dilakukan sebelum jam pelajaran dimulai.

"Mereka datang lebih pagi sebab kegiatan mengaji digelar sebelum belajar mata pelajaran. Akhirnya mereka pun semakin disiplin dan pembelajarannya semakin baik," kata Ibu Nani.  (goeng/mantar)

17.39 | 0 komentar | Read More

Proyek Palapa Ring Beroperasi Akhir Tahun 2018

Picture : Palapa Ring

JAKARTA, DemokrasiNews.com - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyatakan, proyek Palapa Ring akan rampung dan beroperasi akhir 2018. Program pembangunan serat optik yang menjangkau berbagai daerah terpencil ini terbagi menjadi tiga wilayah: barat, tengah, dan timur. 

“Jadi, pada 2019 semua ibu kota kabupaten dan kotamadya telah terhubung dengan broadband,” kata Rudiantara di Jakarta pada hari ini (28/9)” tegas Rudi.

Proyek Palapa Ring merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional yang menghubungkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Proyek ini pernah terhenti sejak 10 tahun lalu untuk mendapatkan struktur yang tepat untuk pelaksanannya.

Proyek ini akan membangun infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional di daerah-daerah non-commercial demi pemerataan akses pitalebar (broadband) di Indonesia. Proyek Palapa Ring dibagi menjadi tiga paket yaitu Barat, Tengah dan Timur. Proyek Palapa Ring Paket Barat akan menjangkau wilayah Provinsi Riau, Kepulauan Riau (sampai dengan Pulau Natuna) dan Kalimantan Barat (sebagai bagian dari interkoneksi dengan jaringan serat optik yang telah dibangun) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.000 km.

Konsorsium Moratelematika Indonesia dan Ketrosden Triasmitra menjadi pemenang tender paket barat dan membentuk PT. Palapa Ring Barat. Sedangkan paket tengah dimenangkan Konsorsium Pandawa Lima dengan basis pengelolaan milik negara. Anggota konsorsiumnya terdiri atas PT LEN, PT Teknologi Riset Global Invetasma, PT Sufia Technologies, PT Bina Nusantara Perkasa, dan PT Multi Kontrol Nusantara membentuk Badan usaha dengan nama PT. LEN Telekomunikasi Indonesia. Sementara itu pemenang tender Palapa Ring Timur yang diumumkan pada bulan Juli 2016 adalah Konsorsium Moratelindo - IBS - Smart Telecom. Nama badan Usahanya Palapa Timur Telematika.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana availability payment berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO).  

Pemerintah dalam hal ini kementerian Kominfo akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada dengan jaringan baru pada wilayah timur Indonesia (Palapa ring paket timur). Adapun total panjang kabel palapa ring paket timur mencapai 4.450 kilometer, yang terdiri atas 3.850 kilometer kabel laut, dan 600 kilometer kabel di daratan. Jaringan itu berkapasitas 100 gigabit.

Jika proyek ini sukses, Rudiantara yakin masyarakat dapat menikmati kecepatan akses data yang lebih merata. Musababnya, kesenjangan kecepatan pengunduhan data di Jakarta mencapai 7 megabit per detik, sedangkan di wilayah timur hanya 300 kilobit per detik.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan mengatur tarif akses data yang dipatok oleh operator. Rudi mengaku tak akan menerapkan tarif atas dan bawah agar terjadi kompetisi. Pemerintah masih berdiskusi dengan industri telekomunikasi untuk merumuskan kebijakan yang tepat jika projek ini sudah berjalan sepenuhnya.

Tentang Palapa Ring Proyek 

Palapa Ring adalah proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional yang ditujukan demi pemerataan akses pitalebar (broadband) di Indonesia.

Ruang lingkup Proyek Palapa Ring adalah sebagai berikut:

a. Melayani daerah non-financially feasible (tidak layak secara bisnis/keuangan);

b. Pemerintah berperan menyediakan penjaminan;

c. Distruktur sebagai PPP/Kerjasama Pemerintah Badan Usaha; dan

d. Merupakan proyek PPP pertama di sektor telekomunikasi.

Proyek Palapa Ring melayani 57 kabupaten/kota di Indonesia, terbagi menjadi:

a.) Paket Barat menjangkau wilayah Riau dan Kepulauan Riau (sampai dengan Pulau Natuna) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.000 km;

b.) Paket Tengah menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara (sampai dengan Kep. Sangihe-Talaud) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.700 km; dan

c.) Paket Timur menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua, (sampai dengan pedalaman Papua) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 6.300 km.  (Red)

17.12 | 0 komentar | Read More