JAKARTA, DemokrasiNews.com - Meski baru tahap pendaftaran, namun Pilkada 2017 mulai diwarnai isu dan provokasi lewat status maupun meme di media sosial. Hal ini mendapat perhatian khusus dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, yang berharap agar Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menindak pemilik akun yang melakukan kegiatan negatif itu.
"Saya mohon kepolisian dan kominfo untuk mengusut dengan tegas siapapun yang melakukan penyebarkan lewat medos yang sifatnya provokatif dan menganggu stabilitas daerah. karena pilkada ini harus aman, demokratis," kata Tjahjo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Tjahjo mengatakan, isu-isu berbau SARA juga harus ditindak karena Indonesia negara bhineka tunggal ika. Silakan menentukan pilihan mendukung salah satu pasangan calon, namun tidak menyebar isu SARA dan provokatif.
"Pilkada yang harus kita lawan adalah politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam tanda petik adalah menghalalkan segala cara termasuk di dalamnya mengembangkan kampanye maupun isu yang sifatnya provokatif yang membahayakan persatuan dan kestauan," tegas Tjahjo.
Menurutnya, kepolisian termasuk BIN sudah mempunyai data soal akun-akun di media sosial yang provokatif, namun masyarakat juga bisa membuat laporan ke polisi atas keberadaan akun medsos lain yang berpotensi mengganggu stabilitas.
"Kan ada pengaduan. Kepolisian kalau tidak ada pengaduan tidak bisa. Kalau ada pihak ketiga yang merasa terganggu yang menyinggung perasaan," ucap Tjahjo. (LJ004)
0 komentar:
Posting Komentar