OPINI, DemokrasiNews.com
Oleh: Tri Tantung
Jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih mencapai 250 juta jiwa merupakan salahsatu negara dengan potensi yang besar di dunia, bagaimana tidak? Dengan jumlah penduduk yang sedemikan besar menjadikan indonesia berada di urutan ranking ke-4 sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika.
Potensi-potensi Indonesia, selain jumlah penduduk dengan angkatan kerja yang besar juga ditopang dengan kekayaan alam yang belum ter-ekploitasi dengan optimal, menjadikan negara ini sangat bergantung pada kekuatan ekonomi negara lain, disatu sisi tingkat pendidikan yang masih rendah juga menjadikan negara yang tingkat penganggurannya mencapai kurang lebih 11 juta jiwa ini sebagai negara yang rentan dengan gesekan-gesekan horizontal.
Penegakan hukum kadang lebih memihak pada kelompok –kelompok tertentu yang memiliki kekuatan lebih besar dengan posisi tawar yang tinggi berdasarkan status atau kelompok yang menempati kedudukan hierarki tinggi dalam birokrasi, ekonomi ataupun berbasis besaran massa kesukuan, agama, dan golongan-golongan tertentu.
Selain ketimpangan dalam penegakan hukum, potensi gesekan horizontal yang paling besar adalah pandangan atau pemahaman yang sempit dalam memandang suatu kasus atau masalah sehingga masyarakat akan sangat mudah sekali ter-provokatori tindakannya tanpa didasari akan pengetahuan dan pijakan yang kuat dalam mengeksekusi suatu masalah.
Tidak sedikit kericuhan berbasiskan massa terjadi dalam masyarakat hanya karena terjadinya perbedaan pandangan khususnya pandangan keagamaan. Ormas-ormas keagamaan dengan berbagai dalih bertindak seolah-olah menjadi pihak yang paling benar dan berhak dalam menegakkan pemahaman ataupun aturan-aturan beragama. Dengan pengatasnamaan ummat, pembelaan agama yang dibarengi dengan pekikan-pekikan asma yang seharusnya dijaga kesucian dan kemurniannya mereka jadikan penyemangat untuk menghakimi, menggebuki, dan bahkan membunuh sesama manusia.
Peran negara dalam hal ini aparat keamanan yang seharusnya tegas dan membela yang teraniaya justru hanya menjadi penonton yang pasif dan bahkan cenderung aktif dalam menyalahkan pihak-pihak yang dimarginalkan. Maka disini jelas kelembekan negara dalam menangani kasus-kasus intoleransi hanya menjadikan kelompok-kelompok dengan pemikiran radikal semakin tumbuh subur dan berkembang pesat sehingga dengan bebas menyebarkan faham dan pengaruhnya dengan dalih-dalih pemurnian agama.
Ancaman dis-integrasi bangsa terlihat semakin nyata, upaya-upaya dan jerih payah pendahulu kita dalam memerdekakan dan menyatukan segala perbedaan dalam sebuah ke-bhineka-an berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah mulai terlupakan, berganti dengan jargon-jargon kekhalifahan dengan iming-iming syurga. Fanatisme buta membayangi generasi muda kita, ke-taklidan dalam pemahaman konsep dan keagamaan dalam beragama terus dibangun dan dikembangkan oleh kelompok-kelompok tertentu demi mencapai tujuan dan kepentingan mereka.
Sebab, ketika organ-organ negara tidak lagi bisa menjadi pembanding, penyeimbang dan berkeadilan maka pupus sudah harapan hidup berdampingan damai dalam sebuah fakta keberagaman.
Kebebasan berpikir dan bertindak dalam sebuah koridor negara demokrasi akan menjadi ancaman bagi kelompok-kelompok yang menyuarakan fanatisme dan intoleransi, generasi-generasi muda kita disempitkan pemikirannya, dibelengu dan dicekoki dengan konsep yang menghalalkan kekerasan bagi yang tidak sepemikiran dan sependapat dengan mereka.
Bahaya laten penyempitan berpikir menjadi sebuah modal yang besar dalam menghancurkan tatanan demokrasi dan Negara Kesatuan Indonesia, bahkan sebagian orang yang belum mengenal konsep khilafah pun telah menyatakan keharusan yang dibalut dalam bingkai mistisme kepastian bahwa seluruh ummat manusia menjadi satu dalam khilafah, satu dalam agama-beragama.
Bahkan lebih jauh, masuk kedalam pemahaman agama tertentu dan menyimpulkan perbuatan-perbuatan syirik agama tersebut, dianggap mendua atau mentigakan Tuhan nya sendiri bak seorang pendeta yang dalam ilmunya, dengan tameng Pancasila menuduh agama tersebut tidak sesuai dengan norma dan sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa tanpa menggali informasi lebih dalam.
Akses berpikir dan menerima informasi serta pergaulan memang membatasi ruang gerak generasi muda kita, kurangnya fasilitas penyediaan buku-buku, dan mahal serta lambatnya akses internet juga menghambat kreatifitas dalam berpikir dan bertindak, maka jelas sudah mungkin salahsatu maksud tifatul sembiring sebagai menkominfo adalah untuk membatasi kecepatan internet sebagai salahsatu upaya dalam penghambatan informasi sehingga daya pikir generasi kita tetap dalam ketaklidan dan kegelapan. Alhasil, kecepatan internet Indonesia pun dibawah rata-rata seperti yang dikutip dari tempo.co yaitu hanya sekitar 4.1 Mbps masih diatas Laos dan Filipina namun jauh dibawah Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Brunei serta Myanmar.
Namun hal diatas juga bukan suatu hambatan, motivasi adalah jalan keluar dari sebuah pembodohan berpikir dan fanatisme. Kekuatan motivasi diri dapat menjadi sebuah jalan untuk keluar dari sebuah kotak yang memenjarakan pemikiran, perintah membaca atau bacalah jelas tertulis dan bahkan menjadi perintah pertama Tuhan bagi Rasul dan ayat pertama yang diturunkan. Pemimpin-pemimpin terdahulu kita, Soekarno, KH. Agus Salim, HOS Cokroaminoto, dan banyak lagi yang lainnya adalah sebagai contoh pemimpin yang sukses bukan dari “diajari” tapi mereka belajar sendiri, Out of the box, orang-orang laduni atau bahasa kerennya otodidak sehingga mereka mempunyai jati diri dan warna tersendiri bukan diwarnai.
0 komentar:
Posting Komentar