KPAID Kota Bekasi Bermasalah

BEKASI, DemokrasiNews.com - Anggaran KPAID Kota Bekasi sebesar Rp. 200 juta di pertanyakan, pasalnya anggaran Rp. 200 juta tersebut di berikan pada APBD 2013 tetapi segala kegiatan KPAID Kota Bekasi tidak ada dalam bentuk apa pun.

Rencananya KPAID kota Bekasi yang di pimpin oleh Syahroni kembali mengajukan anggran sebesar Rp500 juta kepada pemkot Bekasi untuk kegiatan, tetapi hingga saat ini kegiatan KPAID masih belum jelas.

Menurut Komisioner KPAID dalam bidang pengaduan Iwan Siswanto mengatakan, bahwa anggaran yang kemarin saja tidak jelas apa yang di lakukan sekarang mau mengajukan lagi, seharunya anggaran tersebut yang mengajukan adalah Ketua KPAID yang baru bukan Ketua lama, karena dari SK walikota itu jelas tanggal 11 Agustus 2014 harus sudah di ganti.

"Kalau di 2013 kita memang ada kegiatan, berapa pengeluaranya bisa di tanyakan ke ketua atau sekertaris karena mereka lebih tau, akan tetapi saya menyangkan jika ketua KPAID yang lama mengajukan kembali anggaran kegiatan,"ujarnya.

Lebih jauh Iwan menambahkan, bahwa seharusnya terhitung mulai bulan ini harua melakukan persiapan pergantian ketua dan komisioner KPAID kota Bekasi, agar setelah terpilih ketua baru lah yang berhak mengajukan anggaran kegiatan untuk KPAID.

"Saya berharap agar saat nanti pergantian ketua KPAID kota Bekasi harus steril dari berbagai macam hal, mulai dari politik dan kepentingan partai, dan ketua KPAID harus tau bagaimana menanggulangi masalah kekerasaan anak," paparnya.

Menurut Informasi yang di himpun, saat ini ketua KPAID kota Bekasi yang di pegang oleh Syahroni merangkap dua jabatan yang pertama sebagai dewan pengawas BP Migas Kota Bekasi dan yang kedua Ketua KPAID kota Bekasi. (ran)