Jakarta, DemokrasiNews.com - Anggota Komisi
IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyatakan, sebenarnya kenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM) tak perlu dilakukan pasangan presiden-wakil
presiden terpilih Jokowi-JK jika Presiden SBY tak memaksakan kehendaknya
agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015
tetap menampung program-programnya sendiri.
Apabila SBY legawa membiarkan Jokowi-JK memakai separuh dari Rp
480-an triliun dana untuk program-program SBY itu, maka niscaya kenaikan
BBM tak diperlukan, tetapi ada ruang fiskal untuk merealisasikan
program kerakyatan Jokowi-JK.
Rieke menjelaskan, belanja di RAPBN 2015, subsidi BBM memakan dana Rp
291,111 triliun. Di luar itu, anggaran dikeluarkan untuk belanja
kementrian/lembaga Rp 600 triliun, belanja pegawai Rp 270 triliun,
belanja modal dan belanja barang Rp 330 triliun, dan belanja sosial
serta belanja lain-lain Rp 150 triliun.
Di situ, Pemerintahan SBY memiliki ruang fiskal Rp 480 triliun yang
dihabiskan untuk program Pemerintah SBY yang tinggal kurang lebih 1,5
bulan, tegas Rieke.
Karena kondisi itulah maka Tim Transisi Jokowi-JK pun memunculkan
opsi menghapus subsidi BBM demi membuka ruang fiskal agar sembilan
Program Nawa Cita Jokowi-JK bisa berjalan.
"Padahal, masih banyak cara lain. Pemerintahan SBY yang tinggal satu
bulan setengah harus punya iktikad baik. Sebagai seorang negarawan, saya
yakin SBY tak punya niat untuk mengganjal program-program Pemerintahan
JKW-JK," kata Rieke di Jakarta, Kamis (28/8).
"Ada opsi ruang fiskal untuk menjalankan sembilan program Nawa Cita.
Hal yang wajar jika SBY menyerahkan 50 persen saja dari Rp 480 triliun
itu. Sekitar Rp 240 triliun itu bisa dioptimalkan untuk program Nawa
Cita."
Dengan anggaran yang ada sekitar Rp 240 triliun tersebut, kata Rieke,
di enam bulan pertama pemerintahan Jokowi-JK bisa melaksanakan beberapa
program prioritas sembari menanti pembahasan APBN Perubahan 2015.
Program yang bisa dijalankan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS),
pembangunan Puskesmas, Kartu Indonesia Pintar, dan Anggaran Desa.
Khusus untuk anggaran desa, sesuai perintah UU, Pemerintah SBY hanya
mengalokasikan Rp9 Triliun di RAPBN 2015 untuk 79.702 desa. Artinya,
masing-masing desa hanya mendapat alokasi sekitar Rp114 juta.
"Apabila ada ruang fiskal, untuk tahap awal dan karena kondisi kas
negara yang ditinggalkan pemerintah SBY defisit Rp 257 triliun, maka
oleh Pemerintahan Jokowi-JK merencanakan Rp 500 juta per desa di tahap
awal. Total anggaran tambahan yang diperlukan sebesar Rp 30 triliun,"
jelasnya.
Rieke lalu mengingatkan isi pidato SBY di rapat penyampaian nota
keuangan di DPR lalu, yang berjanji tidak akan membebani pemerintahan
baru.
"Karenanya, saya juga yakin Pak SBY sebagai presiden di dua periode
sangat bijak dan memahami. Tidak mungkin Pemerintah Jokowi-JK akan
menjalankan program yang sesuai visi-misi mereka, jika ruang fiskal yang
ada Rp 480 triliun digunakan seluruhnya untuk semua program
pemerintahannya yang tinggal satu setengah bulan saja," bebernya.
Ditambahkan Rieke, meskipun desakan untuk mencabut subsidi BBM cukup
kuat, ia yakin Jokowi sangat mengerti, pencabutan subsidi BBM akan
memicu kenaikan ongkos produksi dan transportasi, serta kenaikan
harga-harga kebutuhan pokok. "Saya yakin Jokowi juga tak akan melupakan
janji kampanye Pilpres. Karenanya saya yakin kebijakan politik ekonomi
yang akan diambil oleh Jokowi akan mengembalikan marwah pasal 33 UUD
1945," kata Rieke.
Sumber: BS.com
0 komentar:
Posting Komentar