Buruh Jatim tuntut kenaikan gaji setara dengan gubernur

JATIM, DemokrasiNews.com - Ratusan buruh di Jawa Timur dari elemen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Sertikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kembali turun jalan, Rabu siang (17/9). Mereka menggelar aksi di depan Gedung Grahadi Surabaya, menuntut gaji buruh setara dengan gaji gubernur atau minimal naik 30 persen di tahun 2015 mendatang.

Hal itu diutarakan para buruh dalam orasinya. Salah satu orator mengatakan, ada jurang pemisah antara gaji buruh dengan gubernur, polisi dan pejabat-pejabat negara.

"Kenaikan gaji buruh itu bukan wacana. Selama ini, ada jurang pemisah antara gaji gubernur, gaji polisi dengan gaji buruh. Padahal, tanpa gubernur pabrik-pabrik tetap jalan, sedangkan tanpa buruh, pabrik-pabrik tidak akan bisa jalan, tapi kenapa ada jurang pemisah?" teriak salah satu orator aksi.

Mendengar orasi itu, para buruh yang tengah membawa poster dan spanduk tuntutan spontan berteriak memberi semangat untuk terus berjuang. "Gaji buruh tahun 2015 harus naik. Dan Gubernur Jawa Timur (Soekarwo) harus bisa memperjuangkan nasib buruh," teriaknya lagi.

Selain menuntut kenaikan gaji buruh minimal 30 persen, aksi buruh yang dikomandoi Kamim itu, juga mengkritisi wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM). "Tanpa perjuangan buruh, kita tidak akan bisa memperjuangkan kesejahteraan. Ini bukan negara kapitalis, ini bukan negara pengusaha, negara ini adalah milik rakyat. Untuk itu, kita harus bisa berjuang," teriak Kamim.

"Pencanangan kenaikan harga BBM, tanpa perjuangan kaum buruh, pemerintah tidak akan pernah melakukan evaluasi terhadap kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM jelas akan mempengaruhi sistem perekonomian, dan nasib buruh akan kembali tercekik," lanjut dia.

Beberapa tuntutan aksi buruh ini, di antaranya, Naikkan UMK 2015 minimal 30 persen, tolak kenaikan harga BBM, ubah sistem INA CBGs (sistem pembayaran rumah sakit sebagai pemberi layanan kesehatan) menjadi free for service, cabut Permenkes Nomor 69/2013 tentang tarif, ganti direksi dan dewan pengurus BPJS kesehatan yang telah gagal menjalankan tugasnya, dan deklarasi Jamkeswatch.

"Jika tuntutan ini tidak dilaksanakan, kita akan menggelar mogok masal, kita akan sweeping semua pabrik-pabrik, kita juga akan menutup seluruh akses di Jawa Timur," ancam dia.

Sementara itu, dari pantauan di lapangan, akibat aksi para buruh ini, jalanan di depan Gedung Grahadi macet. Kondisi di Jalan Gubernur Surya terus mengalami kepadatan arus lalu lintas. Sedangkan beberapa petugas kepolisian, selain bersiaga mengamankan Gedung Grahadi, sebagian juga terlihat mengatur arus lalu lintas.

Editor: Nelwan

COPYRIGHT © 2014