Drajad Wibowo : pernyataan 'harga yang harus dibayar Jokowi' telah dipelintir oknum

Jakarta, DemokrasiNews.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo meyakini ada oknum yang tidak bertanggung jawab telah melakukan penggiringan opini publik atas pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Drajad menuding pernyataan 'harga yang harus dibayar Jokowi' telah dipelintir.

Akibatnya, opini publik menjadi tergiring bahwa berkuasanya Koalisi Merah Putih di parlemen merupakan bentuk dari pembalasan mereka atas kekalahan Prabowo-Hatta saat pilpres lalu.

"Garis besarnya adalah KMP akan menjadi oposisi yang aktif," tegas Drajad saat diskusi 'Prediksi Ekonomi di tengah Polarisasi Politik Nasional' di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/10).

Drajad meluruskan maksud dari kata 'membayar' yang dilontarkan Hashim.

"Di sini ada multitafsir. Dalam kontrak KMP tidak ada statement yang mengarah akan adanya penjegalan. Tidak membahas hal-hal yang sifatnya merusak," ucap Drajad.

Drajad pun menjamin bahwa pihaknya bakal menjadi oposisi yang aktif tanpa adanya penjegalan program Jokowi.

"Saya tidak tahu siapa media spinnernya hingga muncul pendapat seperti itu yang pasti saat seperti ini tensi yang harus diturunkan," tandasnya.

Sebelumnya, dalam siaran persnya, Hashim membantah akan menjegal setiap program pemerintah pada era Jokowi lewat DPR. Menurutnya, berita wawancaranya dengan media asing yang berkembang saat ini salah.

"Posisi saya maupun KMP yaitu; saya dan KMP akan bersikap konstruktif dan proaktif terhadap pemerintahan Joko Widodo," kata Hashim dalam keterangan persnya, Jumat (10/10).

Menurut Hashim, yang dimaksud konstruktif adalah mendukung segala kebijakan yang akan berdampak baik bagi rakyat Indonesia, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu kebijakan-kebijakan yang pro rakyat akan didukung.

"Sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika," ujar Hashim.

Sementara proaktif adalah mengawasi dan mengoreksi kebijakan pemerintah yang mungkin merugikan rakyat dan merusak keutuhan NKRI serta tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika. Fungsi yang akan dijalankan oleh Koalisi Merah Putih di parlemen tidak melanggar konstitusi.

"Kedua hal tersebut sesuai dengan fungsi parlemen yang diatur oleh konstitusi negara Indonesia dan juga dilakukan oleh parlemen di negara-negara demokrasi di dunia sesuai dengan sistem mereka masing-masing," jelasnya.

Editor: Liong Min Tjun