Kota Bekasi, DemokrasiNews.com - Perjalanan Dinas anggota Dewan DPRD Kota Bekasi Periode 2009-2014 di bulan Juni 2014 di duga fiktif. Perjalanan Dinas tersebut dalam rangka menghadiri Teknologi tepat guna di Bogor pada tanggal 2 dan 7 Juni. Pada tanggal 2 juni di ikuti 20 anggota dewan dan tanggal 7 di ikuti 12 anggota dewan. Terkuaknya dugaan perjalanan dinas fiktif tersebut karena adanya beberapa dewan yang tidak merasa ikut dalam perjalanan dinas tersebut tetapi namanya tercantum.
“saya bersama teman – teman anggota DPRD periode 2009-2014 mengadakan pertemuan (17/12) dan membahas masalah perjalanan dinas yang nama- nama kita tercantum dalam surat yang di keluarkan dari sekwan bagian persidangan, dan di tanda tangani oleh unsur pimpinan DPRD Kota Bekasi periode 2009 – 2014. Padahal kita tidak merasa pergi dalam perjalan dinas tersebut. Dan anehnya kita semua oleh Inspektorat Kota Bekasi di suruh mengembalikan jumlah nominal uang perjalannan dinas tersebut. Sehingga kita membuat tim atau sesama mantan anggota dewan yang di rugikan untuk mengusut kasus perjalanan dinas yang fiktif itu. Dalam surat yang di keluarkan bagian persidangan tersebut setiap anggota dewan dapat uang perjalanan dinas sebesar kurang lebih Rp 2.600.000,- per perjalanan dinas, kalau 2 kali perjalanan dinas berarti setiap anggota dewan mengantongi Rp 5.200.000,-. Itulah yang membuat kita geram dan marah. Masa kita tidak melakukan perjalanan dinas di suruh mengembalikan uang tersebut. diduga Negara di rugikan sekitar Rp 166.400.000,- Dengan adanya temuan BPK di DPRD Kota Bekasi periode 2009-2014 tentang adanya perjalanan Dinas fiktif tersebut. Kami dan beberapa anggota dewan yang namanya tercantum akan melaporkan ke kepolisian Kota Bekasi”, ungkap mantan anggota dewan yang namanya tidak mau disebutkan.
Tambahan mengenai tanda tangan surat tersebut yang di lakukan oleh unsur pimpinan DPRD Kota Bekasi Periode 2009-2014. Ada informasi dari salah satu mantan anggota Dewan menyatakan ternyata beberapa unsur pimpinan juga dipalsukan. Ketika awak media DemokrasiNews.com ingin konfirmasi masalah tersebut, dengan mendatangi rumah mantan wakil ketua DPRD Kota Bekasi 2009-2014 Sutriono, tapi tidak ada di tempat. Begitu juga yang terjadi saat kami konfirmasi masalah ini ke Ketua DPRD Kota Bekasi sekarang Tumai melalui via phone, HP tidak aktif. (Masdar)
0 komentar:
Posting Komentar