Kabupaten Bekasi, DemokrasiNews.com - Pangan dan papan memang sudah tidak bisa di pisahkan oleh masyarakat, di karenakan dua hal tersebut termasuk dalam tiga hal kebutuhan pokok manusia. Namun buruknya tata kelola bisa berakibat salah satu dari tiga kebutuhan pokok tersebut tidak terpenuhi.
Kepala Balai Pertanian Peternakan Perikanan dan Kelautan atau BP3K Sukatani, Ajat, mempertanyakan arah tujuan pemerintah dalam menata kecamatan Sukatani.
“Sukatani kan bisa di bilang wilayah produktif pertaniannya, nah ini tata kotanya sama pemerintah mau di gimanakan? Jadi perumahan semua kah atau jadi lahan pertanian? Itu yang saya pertanyakan,” ujarnya.
Pertanyaan Ajat sendiri bukan tanpa alasan, menurutnya dari tujuh desa di Kecamatan Sukatani, hanya tersisa tiga desa aja yang masih aktif pertaniannya.
“Ya bayangkan saja, kita sudah tinggal tiga desa saja, yaitu Banjarsari, Sukadarma dan Sukarukun saja yang masih banyak lahan pertaniannya, tapi Banjarsari sudah mau di bikinkan perumahan juga, kan sayang sekali,” ungkapnya.
Kurangnya ketegasan pemerintah terhadap pengembang perumahan sangat di sayangkan oleh Ajat, karena pada akhirnya petani lah korban dari kebijakan tersebut.
“Karena Sukatani ini wilayah produktif, tolonglah pemerintah lebih tegas terhadap pengembang, kasihan petani, mereka sudah sulit, tapi makin di persulit oleh kebijakan mereka, tolonglah ingat kalau kita ini negara agraris dan program pemerintah pusat, jangan asal kasih izin saja,” pungkasnya. (fajar)
0 komentar:
Posting Komentar