DEMOKRASI NEWS
DEMOKRASI NEWS
DEMOKRASI NEWS

BERITA UTAMA

PT. GUNUNG GARUDA DILAPORKAN KE POLDA & KEPALA BPLH KAB. BEKASI DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI TERKAIT PROSES AMDAL

Written By admin on Selasa, 15 September 2015 | 14.05


Kabupaten Bekasi, DemokrasiNews.com - 1 (satu) Tahun Pergerakan warga dari empat desa di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menolak rencana perluasan pabrik baja PT Gunung Garuda di lingkungan mereka berlalu, namun belum juga ada tanggapan Berarti dari Pihak Pabrik PT. Gunung Garuda.

"Ada pembangunan perluasan pabrik baja berdekatan dengan permukiman warga. Sangat membuat resah dengan dampak lingkungan yang akan terjadi," kata  perwakilan warga, H. Malik saat di temui wartawan DemokrasiNews.

Menurutnya, aktivitas perluasan pabrik baja yang berdomisili di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, ditolak oleh perwakilan warga dari Desa Telagamurni dan Desa Sukadanau.

"Dampaknya air tanah  pasti terkontaminasi karat dan bahaya buat kesehatan," ujarnya. Selain itu, pabrik yang ada saat ini juga dirasakan menganggu warga dengan adanya polusi udara.

Tuntutan itu, di antaranya menolak peleburan baja PT Gunung Garuda, adili penguasa nakal dan arogan, kesehatan hidup dan lingkungan adalah hak asasi warga negara, dan selamatkan Telagamurni dan sukadanau dari polusi udara berbahaya.

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi, M.A. Supratman, saat di Temui mengatakan, dirinya saat ini sebagai saksi di polda terkait Amdal atas pembangunan PT. Gunung Garuda.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Kardin, memberikan pendapatnya mengenai dampak dari pembangunan pabrik dari sisi dampak lingkungan hidup, menyatakan ketidak setujuannya  atas berdirinya bangunan Pabrik yang begitu tinggi di pinnggir jalan raya, sekalipun di ketahui lahan dan wilayah tersebut diperuntukan untuk lahan Industri.

Hal senada juga dikatakan H. Danto bin H. Amin dari Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi Gerindra, ia  mengungkapkan, “Setiap pembangunan semestinya mengacu pada tata ruang yang ada dan harus tahu 5 tahun kedepannya dan dampak-dampaknya, sangat tidak relevan pembangunan pabrik peleburan besi ditengah masyarakat dan tatanan kota. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, BAPEDA, BPLH, BPPT semestinya ikut memikirkan”.

Harapannya, “Sebagai fungsinya jangan di jadikan pabrik peleburan baja, alangkah bagusnya di bikin work shop atau fasilitas pendukungnya saja seperti mess atau faskes buat kepentingan para pekerja PT Gurung Garuda.”  (Haris)


0 komentar:

Posting Komentar

DEMOKRASI NEWS
DEMOKRASI NEWS
DEMOKRASI NEWS