KAB. BIREUEN, DemokrasiNews.com - Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Aceh Membangun (GRAM) Meminta Pemkab Bireuen untuk segera Mengembalikan Hak-Hak Rakyatnya, Terkait dugaan penyerobotan lahan sawah warga Desa Jaba, kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen yang di serobot Oleh Pemkab Setempat.
GRAM meminta Pemkab Bireuen untuk segera mungkin mengembalikan lahan masyarakat sesuai dengan peruntukannya, yang saat ini sedang dikerjakan untuk pembuatan waduk oleh Pemerintah kabupaten Bireuen.
Hal itu disampaikan Azhar, selaku Direktur LSM Gerakan Rakyat Aceh Membangun (GRAM) kepada Wartawan Demokrasi News, pada Rabu (28/10), terkait dengan masih adanya hak masyarakat yang belum ditunaikan oleh pihak Pemkab Bireuen.
Dia Meminta kepada Bupati dan kepada oknum-oknum di jajaran Pemerintah, ataupun tokoh masyarakat untuk tidak lagi membodohi masyarakat, padahal mereka itu rakyatnya sendiri yang selalu menunggu janji-janji walau pun palsu belaka.
"Marilah kita semua berpikir jernih dan membina ekonomi masyarakat kita. Dan kita mendukung penuh pembangunan Waduk Paya sikameh, akan tetapi Pemkab Setempat harus juga taat dan patuh dengan kaedah dan hukum yang berlaku. Baik itu hukum adat maupun hukum pemerintah, jangan terkesan Hukum Dibuat Untuk selalu Di langgar," jelasnya.
“Pemkab Janganlah membaca undang-undang secara sepotong sepotong saja. Jangan menganggap masyarakat menghambat pembangunan Waduk tersebut. Tapi baca juga apa kewajiban Pemerintah terhadap masyarakatnya," tambahnya.
“Oleh karena itu, kita mengimbau kepada semua element Masyarakat yang terkait, baik tokoh masyarakat maupun pemerintah, terlebih kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, untuk dapat melihat masalah ini secara jernih. Dan jangan mengkerdilkan dan korbankan hak-hak rakyat hanya demi memuaskan diri. Jangan hanya berfikir untuk mengeruk keuntungan semata, kesejahteraan bagi seluruh rakyat juga harus diutamakan," pungkasnya. (Fazli/Fauzi)
GRAM meminta Pemkab Bireuen untuk segera mungkin mengembalikan lahan masyarakat sesuai dengan peruntukannya, yang saat ini sedang dikerjakan untuk pembuatan waduk oleh Pemerintah kabupaten Bireuen.
Hal itu disampaikan Azhar, selaku Direktur LSM Gerakan Rakyat Aceh Membangun (GRAM) kepada Wartawan Demokrasi News, pada Rabu (28/10), terkait dengan masih adanya hak masyarakat yang belum ditunaikan oleh pihak Pemkab Bireuen.
Dia Meminta kepada Bupati dan kepada oknum-oknum di jajaran Pemerintah, ataupun tokoh masyarakat untuk tidak lagi membodohi masyarakat, padahal mereka itu rakyatnya sendiri yang selalu menunggu janji-janji walau pun palsu belaka.
"Marilah kita semua berpikir jernih dan membina ekonomi masyarakat kita. Dan kita mendukung penuh pembangunan Waduk Paya sikameh, akan tetapi Pemkab Setempat harus juga taat dan patuh dengan kaedah dan hukum yang berlaku. Baik itu hukum adat maupun hukum pemerintah, jangan terkesan Hukum Dibuat Untuk selalu Di langgar," jelasnya.
“Pemkab Janganlah membaca undang-undang secara sepotong sepotong saja. Jangan menganggap masyarakat menghambat pembangunan Waduk tersebut. Tapi baca juga apa kewajiban Pemerintah terhadap masyarakatnya," tambahnya.
“Oleh karena itu, kita mengimbau kepada semua element Masyarakat yang terkait, baik tokoh masyarakat maupun pemerintah, terlebih kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, untuk dapat melihat masalah ini secara jernih. Dan jangan mengkerdilkan dan korbankan hak-hak rakyat hanya demi memuaskan diri. Jangan hanya berfikir untuk mengeruk keuntungan semata, kesejahteraan bagi seluruh rakyat juga harus diutamakan," pungkasnya. (Fazli/Fauzi)
0 komentar:
Posting Komentar