LHOKSEUMAWE (Aceh), DemokrasiNews.com - Pengurus Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Kota Lhokseumawe mendesak Dinas Pendidikan Aceh segera memasukkan MoU Helsinki dan UUPA dimasukkan dalam kurikulum Pendidikan agar generasi kedepan dapat memahami butir-butir MoU helsinki dan UUPA kekhususan yang dimiliki Bangsa Aceh.
Dengan adanya MoU dan UUPA masuk dalam kurikulum pendidikan akan memperluas sosialisasi butir-butir kedua produk hukum ini kekalangan Pendidikan sehingga generasi Aceh nanti akan terus memperjuangkan dan mempertahankan amanah yang terkandung dalam Mou Dan UUPA, agar tidak mudah diputar balikkan faktanya. Selama ini kita melihat ada generasi muda agak lemah mengetahui apa itu MoU helsinki dan Apa itu UUPA, oleh karena itu penting adanya pemberian pemahaman sejak dini melalui jalur pendidikan yang merupakan dasar dimulainya pembelajaran umum kepada pelajar.
Dengan adanya MoU dan UUPA masuk dalam kurikulum pendidikan akan memperluas sosialisasi butir-butir kedua produk hukum ini kekalangan Pendidikan sehingga generasi Aceh nanti akan terus memperjuangkan dan mempertahankan amanah yang terkandung dalam Mou Dan UUPA, agar tidak mudah diputar balikkan faktanya. Selama ini kita melihat ada generasi muda agak lemah mengetahui apa itu MoU helsinki dan Apa itu UUPA, oleh karena itu penting adanya pemberian pemahaman sejak dini melalui jalur pendidikan yang merupakan dasar dimulainya pembelajaran umum kepada pelajar.
Direktur Eksekutif DPW PAKAR Kota Lhokseumawe, Zulkhairi, S.IP senin (16/11) pada Tim Demokrasi News mengatakan, “DPW PAKAR Kota Lhokseumawe mendesak Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh untuk sama-sama memperjuangkan Mou Dan UUPA segera dimasukkan dalam kurikulum pendidikan lokal mulai dari Pendidikan Dasar sampai ke Perguruan Tinggi. Kami meminta keseriusan Dinas Pendidikan Aceh dalam waktu dekat dapat memproritaskan Mou-UUPA masuk kurikulum pendidikan karena ini penting bagi generasi yang akan datang memahami kekhususan yang dimiliki oleh Aceh agar tidak mudah dikutak-kutik oleh orang lain.”
Lanjunya, “Selama ini terkesan Mou-UUPA adalah milik golongan yang telah mendapatkan jabatan dalam pemerintahan, oleh sebab itu perlu perluasan sosialisasi produk hukum ini salah satunya melalui dunia pendidikan. Kami Pengurus PAKAR akan selalu mendukung percepatan terealisasinya MoU - UUPA masuk kurikulum Pendidikan di Aceh,” pungkas Zulkhairi, S.IP. (fau)
0 komentar:
Posting Komentar