Opini, DemokrasiNews.com
Oleh: NAZAR HUSAINI
(Wakil Gubernur BEM Fisip Universitas Almuslim dan Kadiv Bidang analisis dan Kajian
di DPW PAKAR BIREUEN)
Menjelang pilkada Aceh tahun 2017 santer terangkat isu calon kepala daerah yang maju sebagai kandidat calon gubernur, bupati/walikota. bahkan sebahagian kandidat telah mulai melakukan action menuju perhelatan pesta demokrasi di tanah rencong ini. Berbagai upaya pun sedang dan akan dilakukan untuk memikat hati masyarakat. Saling klaim dan saling tuding pun semakin nyata diperlihatkan dimedia massa. Namun yang menarik disana ada keterlibatan mahasiswa secara nyata dan klaim yang mereka nyatakan di media massa; bahwa mereka secara keseluruhan berkomitmen mendukung salah satu balon kepala daerah beberapa waktu lalu. Sementara, berselang satu hari kemudian muncul sekelompok mahasiswa yang membantah klaim tersebut. Mereka merasa sangat dirugikan dan menuding mahasiswa yang menyatakan dukungannya terhadap salah satu balon kepala daerah telah melacurkan almamater. Lalu, dimana posisi mahasiswa dalam kancah politik? Bolehkah mahasiswa terlibat dalam dunia perpolitikan?
Mahasiswa sebagai kaum intelektual muda sangat pantas turut berkontribusi terhadap berbagai perubahan, dalam lanskap Indonesia kejatuhan rezim Soekarno dan Soeharto sangat dipengaruhi oleh gerakan mahasiswa sehingga wajar jika sampai hari ini mahasiswa masih setia melabeli diri sebagai agen perubahan (agen of change). Label tersebut menjadi pijakan mahasiswa dalam merespon berbagai isu perubahan, perubahan sebagai cita-cita ideal mahasiswa membutuhkan metode, sering terjadi perbedaan pandangan dalam mempersepsi metode adalah satu hal yang paling tepat menuju perubahan, dalam konteks ini kita bisa memahami relasi antara mahasiswa dan partai politik. Apakah partai politik bisa digunakan sebagai salah satu media perubahan?, sebab hal paling fundamental yang perlu dipertahankan dalam gerakan mahasiswa adalah independensi, apakah independensi mampu dipertahankan dalam relasi dengan partai politik?.
Independensi kadang-kadang rentan dipertaruhkan oleh mahasiswa, ini disebabkan adanya kepentingan afliasi partai politiknya. sehingga mahasiswa tak segan-segan melakukan kampanye terselubung dikampus. Padahal ketika pemerintah melanggar UU, mahasiswa akan berteriak pemerintah telah melakukan pelanggaran dan pengkhiatan terhadap konstitusi. Oleh sebab itulah mahasiswa sebagai agen perubahan mestinya lebih bijak dalam mengambil suatu tindakan tentang dukung mendukung kandidat dan tetap memegang teguh Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Di mana, dalam ketentuan tersebut disebutkan larangan kampanye sejumlah tempat misalnya di tempat pendidikan, dalam hal ini kampus.
Menurut penulis sah-sah saja mahasiswa ikut serta dan melibatkan diri dalam dunia politik. Lebih-lebih lagi mereka adalah mahasiswa yang dsiplin ilmunya berbendera politik. Coba kita menamsilkan, jika seorang mahasiswa teknik sipil yang tak pernah terafliasi dalam dunia kontruksi? Mau jadi apa mereka setelah tamat ?. kemudian mereka mahasiswa keguruan yang tak pernah melakukan praktek mengajar selama perkuliah, di masa dia telah memperoleh sarjana tentu akan sangat lama proses adaptasinya didunia pengajaran/pendidikan. Nah, oleh sebab itulah menurut hemat penulis mahasiswa diperbolehkan terlibat dalam dunia politik dan yang perlu digaris bawahi adalah terlibat dalam dunia politik dengan status masih sebagai mahasiswa adalah menjadikan dunia politik sebagai laboratorium untuk mempraktekkan teori di bangku perkuliahan.
Pada akhirnya, saya ingin katakan seorang mahasiswa boleh (bahkan wajib) memiliki sikap politik maupun ikut berpartisipasi dalam organisasi politik, baik itu parpol maupun non-parpol. Akan tetapi jika sudah menyangkut nama organisasi mahasiswa, sikap politik yang dimiliki harus dibarengi dengan independensi untuk menghilangkan tendensi serta menjaga idealisme organisasi mahasiswa. Semoga.
0 komentar:
Posting Komentar