DEMOKRASI NEWS
DEMOKRASI NEWS
DEMOKRASI NEWS

BERITA UTAMA

Takut Diberitakan, Diduga Kepala DKP Kabupaten Bireuen Sewa Algojo Habisi Wartawan

Written By admin on Rabu, 13 Juli 2016 | 11.32

Kepala DKP Kab. Bireuen, Ir. M. Jafar, MM

KAB. BIREUEN (Aceh), DemokrasiNews.com - Kini berita yang pernah di terbitkan beberapa kali di media online maupun media cetak nasional maupun lokal, kini sudah menjadi perbincangan hebat di masyarakat Aceh khususnya masyarakat Kabupaten Bireuen, terkait Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bireuen yang bernama M. Jafar, diduga meminta uang dan menjanjikan kerjaan kepada kontraktor dengan sistem uang di depan.

Bukan hanya itu saja, wartawan yang memberitakan terkait masalah ini juga pernah di ancam oleh salah satu algojo yang diduga disuruh oleh Kepala DKP, untuk menghabisi siapa saja yang memberitakan terkait dugaan penyimpangan/korupsi yang di lakukan nya tersebut.

Algojo tersebut sempat menelpon Wartawan tersebut saat usai berbuka puasa pada tanggal 21 juni 2016 sekitar pukul 19:00 wib, dengan menggunakan Nomor HP. 085277906200, Algojo mengaku bernama Tengku Cut Buket, dan berkata. “Apa ini nomor wartawan yang menulis berita tentang Kepala DKP Kabupaten Bireuen, Ir. M. Jafar. MM.”

Si Algojo mengaku kalau itu pak jafar adalah family nya, dan dia tidak senang dengan apa yang sudah di tulis wartawan di medianya. Dia berkata, "Kalau kamu keluar dari rumah, kamu harus sangat hati-hati, karena saya kenal kamu dan saya selalu pantau gerak gerik kemana kamu berjalan."

Algojo meneruskan pembicaraannya, “Kamu adalah salah satu orang dari ALIBI (Aliansi Penulis Bireuen) Dan saya tahu persis kamu orang jahat.” kata si Algojo yang mengaku bernama Tengku Cut Buket. Dia juga berkata, “Kalau saya GAM,” ancaman orang itu kepada si wartawan.

Seperti pemberitaan yang ada selama ini dibeberapa media, dampak dari wartawan yang telah memberikan informasi yang nyata dan akurat kepada publik menjadi suatu hal yang sangat mengerikan, seperti: Pengancaman, Pembunuhan, dll.

Salah satu contoh yaitu Berita Kepala DPK Kabupaten Bireuen ini, yang sempat di beritakan beberapa kali dibeberapa media sebelumnya, mengakibatkan wartawan mendapatkan ancaman via seluler.

Kabupaten Bireuen kini menjadi dilema, dinas-dinas di Pemerintah Kabupaten ini satu persatu mulai terkuak dengan bermacam isu/dugaan penyimpangan/korupsi, hal ini menjadi contoh bagi Kabupaten lain, begitu buruknya sistem pengelola Pemerintahan Kabupaten Bireuen.

Dinas-dinas yang selama ini diduga memperdagangkan proyek, paket-paket PL, mau pun tender, sudah lama terdengar tapi belum ada satupun masuk ke ranah hukum dan berani mengambil tindakan terkait hal tersebut.

Ada apa dengan hukum dan peraturan di Kabupaten Bireuen??? semua masalah yang merugikan negara seperti isu/dugaan yang dituliskan diatas maupun beberapa kasus yang telah lama terkuak, hingga hari ini belum juga terjerat oleh hukum.

Hal itu dinyatakan salah satu pengusaha/kontraktor lokal Kabupaten Bireuen. Yang tidak ingin namanya di tulis. Ia mengatakan, “Proyek- proyek yang selama ini di dinas itu hampir semua di jual dengan hitunganya 7 sampai 10 persen. Namun terkadang sebelum perubahan kita harus sudah bayar dan kita belum tahu di mana dan apa pekerjaanya. Tapi mau tidak mau harus seperti itu. Kalau tidak, pasti bengong karna tak dapat pekerjaan.”

Beberapa kontraktor lain juga mengakuinya dan ada juga yang sudah setor, tapi sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaannya. “Namun Kepala DKP pun sampai sekarang kalau di telepon tidak menjawab,” kata pengusaha/kontraktor, yang tidak ingin namanya di tuliskan.

Ia menambahkan, “Siapa saja yang memimpin Kabupaten Bireuen. Pasti akan berurusan dengan pihak berwajib, di karenakan dengan tingkah dan perbuatan dinas-dinas yang nakal. Bupati Ruslan bekerja demi kesuksesan dan kesejahteraan rakyatnya. Tapi akan sia-sia kalau seperti ini dinas-dinasnya.” (M. Reza)

2 komentar:

Unknown mengatakan...

Semua ada kerjasamanya,gak mungkin Ka Dinas berani berbuat klo tdk ada restu dari atas.

Unknown mengatakan...

Semua ada kerjasamanya,gak mungkin Ka Dinas berani berbuat klo tdk ada restu dari atas.

Posting Komentar

DEMOKRASI NEWS
DEMOKRASI NEWS
DEMOKRASI NEWS