BIREUEN (Aceh), DemokrasiNews.com - Rekrutmen Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada Aceh untuk Pemilihan Gubernur/wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Periode 2017-2022 untuk Kabupaten Bireuen yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kecamatan Jeunieb dilaporkan Kacau, PPK Jeunieb dituding tidak kredibel dalam bekerja. Seluruh Sekdes dalam Kecamatan Jeunieb semuanya tidak diluluskan menjadi anggota PPS, kejadian ini berbeda jauh dengan Kecamatan Lainnya yang meluluskan sejumlah Sekdes menjadi anggota PPS.
Ketua Asosiasi Sekdes Kecamatan Jeunieb, Sofyan Umar kepada Media Demokrasi News, Kamis (21/7/2016) mengatakan, “Para Sekdes dari 43 Desa di Kecamatan Jeunieb melakukan protes terhadap penerimaan PPS Kecamatan Jeunieb, PPK Jeunieb dinilai tidak kredibel dalam bekerja, dimana seluruh Sekdes di Kecamatan Jeunieb tidak diluluskan menjadi anggota PPS.”
Tambah Sofyan Umar, “Pada awal-awal tes PPS, semua berkas yang dilampirkan para Sekdes benar, akhirnya para sekdes dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti tahap tes wawancara. Nah, dalam tes wawancara ini pihak PPK tidak menyodorkan pertayaan untuk para Sekdes yang mengikuti tes wawancara seperti layaknya tes wawancara biasa.”
"Si Habibi anggota PPK Jeunieb pada saat melakukan tes wawancara, dia tidak menanyakan pertayaan apa-apa untuk kami, malah dia menanyakan kepada kami para Sekdes, untuk desa Bapak siapa yang layak diluluskan ya, Pak Sekdes," cerita Sofyan Umar, dibenarkan para sekdes lainnya.
Untuk keakurat informasi dari Sofyan Umar, Media Demokrasi News menanyakan kembali kepada 5 Sekdes yang pernah mengikuti tes wawancara. Informasi ini dibenarkan oleh 5 Sekdes tersebut, seperti disampaikan oleh Amiruddin dari Desa Janggot Sengko, Nasrudin Sekdes dari Meunasah Kota, Anwar Sekdes dari Ulee Rabo, M rasyib Sekdes Desa Lhok Kulam, Fuadi Sekdes Desa Lheu Barat serta beberapa sekdes lainnya.
"Ya, benar, semua yang kami alami seperti yang di ceritakan Pak Sofyan Umar, pihak PPK Kecamatan Jeunieb pada saat tes wawancara dilakukan, mereka tidak menanyakan pertayaan untuk layaknya tes wawancara normal, tiba-tiba pas pengumuman kami semua Sekdes di Kecamatan Jeunib tidak lulus semua untuk menjadi anggota PPS," jelas Amiruddin didampingi sekdes lainya.
Sementara itu Anggota PPK Kecamatan Jeunib, Habibi, saat dikonfirmasi oleh media Demokrasi News membenarkan bahwa pihaknya di Kecamatan yang melakukan tes wawancara tersebut, tetapi kewenangan yang meluluskan tersebut berada di KIP Kabupaten Bireuen.
"Ya, benar kami yang melakukan tes wawancara di Kecamatan, tetapi yang meluluskan tersebut kewenangan KIP Kabupaten," jelas Habibi.
Ditanya mengenai berita bahwa dirinya pada saat tes wawancara dilakukan tidak menyodorkan pertayaan layaknya tes wawancara normal, Habibi membantah hal tersebut.
"Secara prosedur, kami dalam wawancara tetap ada komunikasi, sedikit melalui wawacara dan ada catatan di kami," kata Habibi.
Mengenai pertayaan dirinya kepada siapa-siapa yang bisa diluluskan, Habibi mengakui dirinya menanyakan pertayaan tersebut, menurutnya itu ialah bagian dari menanyakan masukan dari para Sekdes.
"Pertayaan itu salah satu yang masuk dalam tata wawancara kami PPK, tetapi itu tidak menentukan siapa yang kita tanya dari Sekdes tersebut lulus, karena yang meluluskan itu KIP Kabupaten," ungkap anggota PPK Jeunieb ini.
Sayang sekali mengenai protesnya para Sekdes Kecamatan Jeunib ini, belum diperoleh konfirmasi resmi dari KIP Kabupaten Bireuen, Komisioner KIP Kabupaten Bireuen, Agusni SP, saat dihubungi media Demokrasi News melalui selulernya, belum juga berhasil dihubungi berita ini diterbitkan. (M. Reza)
0 komentar:
Posting Komentar