Opini, DemokrasiNews.com
Oleh : Don Zakiyamani (Komisioner KPK / Komunitas Pecinta Kopi)
27 Juli 2016 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perjalanan bangsa ini (Indonesia), dengan diumumkannya reshuffle kabinet Jilid II oleh Presiden Joko Widodo. 20 Tahun yang lalu tanggal tersebut juga menjadi momentum dimulainya gerakan perlawan terhadap rezim berkuasa ditandai dengan pecahnya PDI pimpinan Megawati dan Soerjadi.
Entah sengaja atau kebetulan namun pemilihan tanggal 27 Juli oleh Jokowi menimbulkan kontroversi, apalagi diangkatnya Wiranto sebagai salah satu Jenderal pelanggar HAM berat. harapan besar rakyat Indonesia saat memilih Jokowi pada pilpres 2014 adalah kemajuan bangsa dengan kepemimpinan yang amanah, jujur, dan pro rakyat.
lalu bagaimana dengan komposisi reshuffle lainnya? mari kita coba telaah bersama tanpa tendesius dan sentimen, kita coba memasuki kepala Jokowi sehingga menetapkan mereka sebagai Menteri baru dan mencopot beberapa serta reposisi beberapa pula.
Kita mulai dengan Menko Maritim, dipecatnya RR setelah berkonflik dengan Ahok dan sebelumnya berdebat dengan JK, menunjukkan bahwa tidak ada ruang bagi mereka yang ingin lakukan perubahan, tidak ada ruang bagi penentang nafsu politik Ahok. Nasib serupa juga dialami Anies Baswedan yang sempat beradu argumen soal mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Pencopotan Menhub juga menambah bukti adanya Plutokrasi dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Kita ketahui bersama bahwa proyek kreta-cepat Bandung-Jakarta merupakan proyek yang tidak disetujui Menhub (Djonan), sehingga sempat menimbulkan kegaduhan, lagi-lagi Jokowi mengikuti arahan kelompok pemodal, sesuatu yang menunjukkan meritokrasi tidak ada dalam pemerintahan kali ini.
Kembalinya Sri Mulyani juga bukan sesuatu yang luar biasa, tentu saja permainan kapital barat yang mulai gerah dengan keberpihakan Jokowi pada sosialis-kapitalis, kita ketahui bersama Jokowi lebih senang utang pada bank milik pemerintah Tiongkok dibandingkan IMF dan WB. Sri Mulyani berperan menjalankan misi dan visi mereka, Jokowi sedang memainkan 3 wajah; Asing-Barat, Asing-Tiongkok, dan Indonesia. Menteri ESDM juga bisa dikatakan sebagai perpanjangan barat, firmanya disana, ideologinya juga jelas pro-barat sehingga tampaklah Indonesia dijadikan 'kenduri' SDA oleh Asing.
Terlepas dari kedua blok yang memainkan peran, kita harus akui bahwa kabinet reshuffle Jilid II merupakan praktek Plutokrasi, dalam Tupokrasi seseorang yang berprestasi namun tak ikut arahan segelintir pemodal, akan sulit menaiki jenjang karier dalam bidang apapun. Belum lagi bila kita cermati komposisi parpol yang ada di kabinet jilid ini, jelas bahwa pembagian porsi kekuasaan menjadi agenda utama yang semakin menasbihkan bahwa Jokowi seorang Presiden yang menerapkan Plutokrasi dalam menjalankan pemerintahan.
Indonesia akhirnya hanya akan menjadi negara boneka yang selalu mengikuti arahan para pemodal (kapitalis). Hal ini merupakan dampak dari kepemimpinan yang rapuh dan krisis global yang sedang dilanda negara-negara kapitalis barat maupun sosialis-kapitalis seperti Tiongkok. Krisis itu menyebabkan mereka butuh negara 'jajahan' tanpa perang fisik.
Kini kehancuran negeri ini tinggal menanti waktu yang tepat bila para elit negeri hanya memikirkan diri dan kelompoknya. Semoga rakyat Indonesia menyadari skenario global yang sedang mendatangi negeri ini.
0 komentar:
Posting Komentar