KAB. SAMOSIR (SUMUT), DemokrasiNews.com - Bupati Samosir, Rapidin Simbolon mengatakan Samosir sedang dilirik Pemerintah Pusat untuk segera dijadikan menjadi sebuah kawasan wisata hebat yang bertaraf internasional. Pemerintah Pusat sudah merencanakan pembangunan kawasan Strategis Nasional Danau Toba.
Pembangunan itu meliputi pembenahan jalan lingkar Samosir, pemolesan terusan Tano Ponggol, penambahan moda transportasi danau dan udara. Serta berbagai upaya pengangkatan nilai jual objek-objek wisata melalui pembenahan berbagai geosite jejak Kaldera Toba yang proses pelaksanaannya dimulai tahun ini melalui penganggaran yang berkelanjutan (multiyears).
"Pertanyaannya, apakah masyarakat Kecamatan Simanindo secara khusus telah benar-benar siap menerima pembangunan? Sebab untuk dapat berhasil menjadi sebuah daerah maju, keputusan itu ada ditangan seluruh pihak. Terutama sangat dibutuhkan dukungan penuh masyarakat demi terciptanya percepatan pembangunan sosial ekonomi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan terus dipacu melalui berbagai sektor terutama pertanian dan pariwisata," kata Rapidin.
Hal itu diutarakan Rapidin Simbolon saat melakukan kunjungan kerja Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Samosir di Kecamatan Simanindo.
Kunjungan itu dihadiri Ketua DPRD Samosir, Rismawati Simarmata, Wakil Bupati Samosir, Juang Sinaga, Kapolres Samosir, AKBP Eko Suprihanto, Dandim 0210/TU, Letkol Baginta Bangun dan Kajari Pangururan, Edward Malau.
"Melalui pertemuan sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Samosir sangat mengharapkan dukungan penuh dari berbagai pihak khususnya masyarakat pemilik lahan yang kelak terkena dampak pembangunan dimaksud. Karena bersama-sama kita bisa untuk maju demi masa depan dan kejayaan Kabupaten Samosir secara menyeluruh," katanya.
Bupati Samosir menjelaskan menyangkut proses lanjutan pelaksanaan pelepasan hak untuk kebutuhan lahan dimaksud, secara teknis akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh tim teknis dan para kepala desa/lurah bersama dengan pemilik lahan. "Tentu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa harus ada hak-hak masyarakat yang sengaja dihilangkan atau yang dirugikan selama proses," tegas Rapidin.
Pada kunjungan kerja yang dilaksanakan di Aula Maduma Tuktuk Siadong kali ini, FKPD kembali menyapa langsung para kepala desa/lurah, utusan tokoh masyarakat dan perwakilan pemilik lahan se-Kecamatan Simanindo yang dikoordinir Camat Simanindo Parissan Lumbangaol.
Materi kunjungan kerja hari kedua kali ini, masih menitik beratkan kepada upaya sosialisasi penjelasan tentang berbagai rencana prioritas, jangka menengah dan program pembangunan jangka panjang Kawasan Samosir yang akan didanai APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
Rapidin Simbolon masih serius menyoroti perihal belum sadarnya masyarakat pemilik ternak yang masa bodoh membiarkan ternaknya berkeliaran di sepanjang jalan lingkar Samosir yang telah kerap mengancam keselamatan para pengendara jalan raya. (JanS)
0 komentar:
Posting Komentar