Agar APBN sehat, harga BBM subsidi harus naik berulang kali

Jakarta, DemokrasiNews.com - Bank Indonesia menilai penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi harus dilakukan berulang kali agar berdampak signifikan terhadap kesehatan anggaran negara. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bakal turun jabatan sebentar lagi.

"Pemerintah baru bisa teruskan program untuk atasi masalah subsidi. Harus ada solusi, jangan cuma (naik) sekali tapi masih ada subsidi BBM yang besar. Ya pelan-pelan harus diturunkan," ujar Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara saat ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (27/8).

Sebenarnya, menurut Mirza, pembatasan pasokan seperti dilakukan Pertamina efektif untuk menjaga besaran anggaran dan kuota BBM subsidi. Sayang, cara tersebut berdampak pada timbulnya antrean panjang pengisian BBM subsidi di SPBU. Alhasil, Pertamina memutuskan untuk menormalisasi pasokan bahan bakar fosil itu mulai semalam.

Untuk itu, BI melihat solusi tepat menekan konsumsi BBM subsidi adalah menaikkan harga jual. Selain itu, pemerintah bisa juga membuat subsidi tetap. "Bisa dibuat bertahap, misal 2-3 tahun ke depan hilang sama sekali atau subsidi fix, semisal, Rp 2.000 per liter," kata Mirza.

Penaikan harga BBM subsidi membuat pemerintah bisa menghemat anggaran untuk itu. Kemudian, anggaran subsidi yang bisa dihemat itu bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

Diluar itu, penaikan harga dapat meringankan tugas pemerintah dalam mengimpor BBM yang setiap pekan mencapai USD 3,7 miliar. Beban impor itu menggerus cadangan devisa.

Sumber: M.com