Jakarta, DemokrasiNews.com - Besarnya alokasi belanja pegawai saban tahun,
menurut Kementerian Keuangan, turut dipicu maraknya pemakaran wilayah.
Banyak kabupaten/kota menghabiskan separuh lebih APBD hanya buat
menggaji PNS.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melihatnya sebagai risiko
bawaan dari sebuah aksi pemekaran. "Namanya pemerintah baru, yang
dibutuhkan pertama kali pasti pegawai," ujarnya di Manado, Sulawesi
Utara, Selasa (12/8).
Persoalannya, dasar pengangkatan pegawai di level pemerintahan dati
II tidak terlalu jelas. Pemerintah pusat yang kini tak bisa
mengintervensi prosesnya mempertanyakan situasi tersebut. "Pertanyaannya
apa betul ita membutuhkan pegawai sebanyak itu," kata Bambang. "Buat
apa kita membuat pemerintahan tapi tidak punya makna terhadap
masyarakat".
Tradisi APBD yang tak banyak digelontorkan buat infrastruktur atau
belanja produktif lainnya lama-lama akan membuat masyarakat jengah. Oleh
sebab itu, Wamenkeu menyarankan Kementerian Dalam Negeri bersikap
tegas. Bukan cuma menggelar moratorium pemekaran daerah. Tapi harus ada
disinsentif bagi daerah yang Pendapatan Asli Daerah-nya tidak berkembang
selama sekian periode.
Demikian pula saat indeks pembangunan manusia di kawasan hasil
pemekaran terbukti gagal membaik dibanding saat masih menginduk pada
daerah asal.
"Misalnya setelah 5-10 tahun tidak perform harusnya dia digabung
kembali ke daerah induknya. Harus ada skala ekonominya. Wilayah terlalu
kecil jangan dipaksakan otonom," kata mantan Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia ini.
Dalam 13 tahun terakhir dana transfer daerah meningkat tajam. Dari Rp
81 triliun di 2001, tahun lalu sudah mencapai Rp 591 triliun.
Masalahnya, Kementerian Keuangan mencatat nmayoritas kabupaten/kota
menghabiskan 40 persen porsi belanja APBD buat menggaji PNS. Imbasnya,
daya saing ekonomi wilayah tersebut, terutama di kawasan timur Indonesia
menjadi rendah.
Sumber: Merdeka.com
0 komentar:
Posting Komentar