Jakarta, DemokrasiNews.com - Isu perlunya diambil kebijakan kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali muncul ke permukaan seiring dengan
makin membesarnya alokasi anggaran subsidi bidang energi, khususnya BBM.
Wacana ini bukan berasal dari pemerintah, melainkan dari kalangan
akademisi, ekonom, pengusaha, dan pihak lain termasuk partai politik.
Bukan hal mudah bagi pemerintah untuk memutuskan kembali menaikkan
harga BBM. Terlebih, tahun lalu pemerintah sudah menaikkan harga BBM
bersubsidi untuk premium dari semula Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 dan solar
dari semula Rp 4.500 menjadi Rp 5.500.
Meski di akhir masa jabatannya sebagai presiden, Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) sepertinya menahan untuk tidak mengambil kebijakan
nonpopulis tersebut. Pemerintah lebih memilih jalan 'aman' dengan
kebijakan membatasi konsumsi dan penjualan BBM bersubsidi.
Dalam postur anggaran tahun depan yang akan digunakan oleh
pemerintahan baru, SBY juga tidak memasukkan rencana kenaikan harga BBM.
Berangkat dari situ muncul desakan-desakan serta sindiran soal
kesalahan SBY membiarkan anggaran negara terus dibebani subsidi BBM.
Salah satunya, SBY dianggap menjebak pemerintahan baru yang bakal
dipimpin Joko Widodo sebagai presiden terpilih dan Jusuf Kalla sebagai
Wakil Presiden terpilih.
Anggapan itu terlontar dari kubu Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP). SBY, secara tidak langsung dinilai mengarahkan
suksesornya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Soalnya, Rancangan APBN (RAPBN) 2015 disusun dengan tidak menyisakan
ruang fiskal cukup bagi presiden mendatang untuk menjalankan
program-program yang dijanjikannya semasa kampanye.
"Nampaknya RAPBN ini didesain oleh pemerintahan SBY agar pemerintahan
baru menaikkan harga BBM subsidi. Enggak fair dong," ujar politisi PDIP
Dolfie O.F Palit.
Seolah tidak mau 'masuk dalam jebakan', PDIP mendorong SBY untuk
menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum dia lengser. Salah satu strategi
awal adalah menolak pelimpahan atau skema tunda tagih (carry over)
subsidi premium dan solar tahun ini, untuk masuk anggaran 2015.
Dalam RAPBN 2015, SBY mewariskan subsidi BBM membengkak hingga Rp
363,5 triliun, dari total subsidi sebesar Rp 433,5 triliun. Ini akibat
adanya carry over subsidi PT Pertamina, termasuk untuk elpiji 3 kg, yang
bengkak pada 2014 lantas ditagihkan pada APBN tahun depan.
Dolfie mengingatkan, potensi bengkaknya dana PSO Pertamina karena SBY
kemungkinan gagal mengendalikan konsumsi volume 46 juta kilo liter
subsidi BBM. Untuk itu, PDI-P bakal ngotot memaksa pemerintahan sekarang
menaikkan harga jual ketika batas konsumsi sudah hampir terlewati.
"Kalau volumenya 46 juta KL dan jebol ya harus menyesuaikan harga BBM,"
ujarnya.
Menilik ke belakang, sikap politik PDIP soal subsidi ini berbanding
terbalik dengan sikap partai berlambang banteng itu selama menjadi
oposisi pemerintahan SBY. Hampir di setiap kesempatan munculnya isu
kenaikan harga BBM, PDIP selalu berdiri di garda terdepan untuk
menolaknya.
Ambil contoh saat 2012, DPP PDIP menginstruksikan jajaran partai agar
memasang spanduk menolak kenaikan harga BBM. Instruksi ini diberikan
DPP kepada elemen partai hingga tingkat terbawah.
"Instruksi partai ke seluruh struktur partai se-Indonesia dan kepada
seluruh anggota fraksi DPR-DPRD se Indonesia untuk memasang spanduk
penolakan kenaikan harga BBM di seluruh pelosok tanah air," ujar Sekjen
PDIP Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat yang diterima merdeka.com, Sabtu
(17/3).
Tidak berhenti sampai di situ, setahun kemudian saat isu kenaikan
harga BBM kembali mengemuka, PDIP kembali ke barisan terdepan bersuara
lantang menolaknya. Tidak sekadar menolak, partai oposisi ini juga
merumuskan postur APBN-P 2013 versi sendiri.
Postur APBN-P 2013 yang ditulis dalam buku saku itu menunjukkan
pemerintah sebenarnya bisa mencari sumber-sumber lain untuk menutupi
biaya subsidi, ketimbang menaikkan harga BBM.
"Kami sudah bagikan buku kecil. Sesuai buku yang kami buat ini, akan
diberikan kepada masyarakat luas bahwa pandangan PDIP kenapa beda dengan
pemerintah," kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani di DPR, Senayan
Jakarta, Senin (17/6).
Terlihat jelas perubahan sikap politik anggaran PDIP di penghujung lengsernya SBY.
Sumber: M.com
0 komentar:
Posting Komentar