Jakarta, DemokrasiNews.com - Kementerian dan lembaga terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menyetujui wacana penggantian kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan e-KTP atau finger print. Selain bisa mengurangi lamanya waktu antrian, cara ini dianggap efektif untuk menghindari penyalahgunaan kartu BPJS.
"Saya setuju, bukan hanya e-KTP, tapi juga fingerprint. Jadi, tidak
bisa lagi mengaku Anda sebagai saya atau sebaliknya untuk bisa
mendapatkan pengobatan gratis. Kalau sekarang kan masih ada yang nakal,
tapi kalau pakai fingerprint tidak bisa lagi disalahgunakan," kata
Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Kantor Kemkes di Jakarta, Selasa
(19/8).
Bahkan menurut Nafsiah, penggantian tersebut juga bisa menghemat
anggaran yang cukup besar. "Biaya cetak kartu BPJS itu mahal, bisa
sampai miliaran," kata dia.
Menkokesra Agung Laksono juga mengatakan, dengan menggunakan
fingerprint, lamanya antrian yang selama ini dikeluhkan oleh peserta
BPJS Kesehatan saat berobat ke puskesmas atau rumah sakit bisa teratasi.
"Proses menunjukkan kartu dan melakukan pengecekan itu butuh waktu
lama. Dengan fingerprint, tentunya akan lebih mudah dan cepat. Di
Kementerian Dalam Negeri alatnya juga sudah ada, tinggal keikhlasannya
saja untuk dipakai di daerah-daerah," kata Agung Laksono.
Namun ditambahkan Menkes, rencana ini belum bisa segera
direalisasikan. Pasalnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum
memiliki e-KTP.
Sumber: BS.com
0 komentar:
Posting Komentar