MPR desak pemerintah bendung penyebaran ISIS hingga ke daerah

Jakarta, DemokrasiNews.com - Ketua MPR Sidarto Danusubroto mendesak pemerintah beserta aparat TNI dan Polri untuk bertindak tegas dalam membendung penyebaran ISIS di Indonesia. Sidarto meminta agar upaya pembendungan gerakan ISIS ini harus sampai ke daerah-daerah.

"Supaya pemerintah tegas bertindak. Ini harus ada upaya dari Muspida (musyawarah pimpinan daerah) di daerah-daerah, kepala daerah maupun aparat penegak hukum di daerah, harus bersama-sama mencegah penyebaran ini, karena ini jelas bertentangan dengan Pancasila," kata Sidarto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/8).

Sidarto juga menilai, warga negara Indonesia yang mendukung pergerakan ISIS bahkan melakukan baiat, melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan bisa dijerat hukum pidana. Walaupun anggota ISIS itu melakukan perang di luar Indonesia.

"Saya bilang azas hukum kita itu menganut azas nasional aktif, artinya warga kita yang melanggar hukum, melakukan tindak pidana itu juga bisa dianggap melanggar KUHP kita di sini. Katakanlah mereka berjuang di sana, Irak dan Suriah, itu juga melanggar KUHP kita," tutur Sidarto.

Sidarto menegaskan, bahwa paham ISIS yang berencana membentuk kekhalifahan melalui baiat bertentangan dengan Pancasila dan kondisi di Indonesia di mana terdapat beragam suku bangsa, ras serta agama.

"Republik ini didirikan atas azas keberagaman, semua agama, bahasa, kultur, etnis itu mendapatkan (kedudukan) terhormat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kalau ISIS ini menyebar ini bertentangan dengan Pancasila, azas kita," tutup Sidarto. [bal]

Sumber: M.com