PKB: Pilkada Dikembalikan ke DPRD

Jakarta, DemokrasiNews.com - Dengan alasan banyak menimbulkan kemudaratan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong agar pilkada diserahkan kembali ke DPRD dan tak dipilih langsung masyarakat.

Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar mengatakan, dari sejumlah masukan dari masyarakat di daerah, banyak masalah timbul akibat adanya pemilu kepala daerah yang dilakukan secara langsung.

"Sering timbul konflik horisontal. Kita juga lihat kebanyakan pemilukada ini berujung di MK," kata Marwan pada diskusi Publik dengan tema "Mahalnya Ongkos Politik", di Ruang Fraksi PKB, Jakarta.

Sebagai contoh, di Pilkada Jawa Timur, konflik horisontal terjadi dengan mudahnya karena justru menimbulkan perpecahan antarwarga masyarakat. Di Jatim bahkan sangat menyedihkan, kata dia, dimana antarkeluarga berkonflik dan antarkyai tak baik komunikasinya.

"Makanya Pilkada langsung ini tidak bagus," ujarnya.

Selain itu, Marwan menyatakan pemilukada juga menghabiskan biaya besar. Sebagai contoh, sebuah pemilukada di Jombang, Jawa Timur, yang dilakukan pada tahun ini, salah satu calon mengaku harus menghabiskan biaya sebesar Rp40 miliar.

"Bagaimana mengembalikan dananya itu kalau tidak korupsi? Padahal Jombang sumber daya alamnya tidak ada," kata Marwan.

Masyarakat juga masih kurang bijaksana dalam memahami demokrasi sehinga bisa menerima praktik money politics. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah juga mendorong hal itu.

Karena itu, PKB mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dengan demikian, jika ada money politic dalam prosesnya, tentu dengan mudah diketahui.

"Kalau mau itu dikembalikan ke DPRD, kalau ada money politic tentu akan ketahuan karena terorganisir," jelas Marwan.

Sumber: BS.com