Soal penolakan uji materi UU MD3, PDIP yakin pemerintahan Jokowi tidak terpengaruh

Jakarta, DemokrasiNews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan UU MD3 yang diajukan PDIP. Dengan begitu, pemilihan pimpinan DPR-RI dan mekanisme pimpinan alat kelengkapan DPR akan dilakukan secara voting anggota DPR.

Menanggapi hal itu, PDIP menegaskan tak takut kepemimpinannya digoyang oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). PDIP optimis pemerintahan Jokowi dan JK tak terpengaruh oleh lawan politiknya.

"Nggak, nggak ada masalah itu," kata politikus senior PDIP Panda Nababan usai sidang UU MD3 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/9).

Disinggung lebih jauh pemerintahan Jokowi-JK akan digoyang mulai dari tingkat gubernur sampai pimpinan di parlemen, PDIP menepisnya. Partai berlambang banteng moncong putih itu meyakini Jokowi-JK mampu mengatasinya.

"Saya pikir Jokowi akan mengakomodir itu semua. Kan Jokowi sudah mengatakan akan melakukan komunikasi," kata dia.

Sebelumnya putusan UU MD3 yang diajukan oleh PDIP, dalam rapat paripurna DPR telah memutuskan melegalkan RUU Pilkada melalui DPRD. Sebagian besar pengusung RUU Pilkada partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Editor: M. Ziau Rahman