Uji materi UU MD3 ditolak MK, PPP berpeluang menduduki kursi pimpinan parlemen

Jakarta, DemokrasiNews.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Dimyati Natakusumah, menilai langkah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengajuan judicial review atau uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) merupakan tindakan tepat. Tetapi, dia juga diam-diam berharap dengan berlakunya aturan itu, paling tidak partai berlambang Ka'bah itu bisa menempatkan wakilnya di kursi pimpinan DPR.

"Itu bagus karena di dalam undang-undang harus paket. Kita berharap PPP dapat kursi pimpinan," kata Dimyati kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9).

Wakil Ketua MPR RI ini menilai, UU MD3 merupakan ranah internal parlemen dan tidak menyangkut konstitusional. Keputusan MK tersebut juga dinilai baik untuk soliditas Koalisi Merah Putih di parlemen. Dimyati mengatakan PPP bisa memperoleh salah satu posisi pimpinan di parlemen.

"Iya dong pasti ditolak. MK sudah bagus. Itu kan internal kalau terkait komposisi. Kalau terkait komposisi pimpinan DPR, MK tidak mengatur itu, MK mengatur yang berhubungan dengan kedaulatan masyarakat dan fungsi," tutur Dimyati.

Editor: FX. Pramono