Kota Bekasi, DemokrasiNews.com – Staf anggota DPRD Kota Bekasi yang melayani jalannya kinerja DPRD merupakan satuan prangkat kerja Sekretariatan Dewan (Setwan), yang di pimpin langsung oleh seorang Sekretaris Dewan (Sekwan) yang notabene berasal dari pegawai negri sipil (PNS). PNS berfungsi sebagai aparat birokrasi yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayan publik kepada masyarakat secara professional, jujur dan bertanggungjawab. Seharusnya koperatif dengan siapa saja yang berhubungan dengan kinerja kedewanan.
Tetapi sungguh mengecewakan yang terjadi di DPRD Kota Bekasi, Seperti baru – baru ini terjadi, ada salah satu staf ketua DPRD yang sangat arogan dan sangat tidak mencerminkan fungsi kerja seorang PNS, malah kecendrungannya memposisikan sebagai pejabat teras yang musti di hormati dan diikuti kemauannya, walaupun hal tersebut tidak mendasar.
Hal ini terjadi kepada awak media DemokrasiNews.com, yang pada saat itu ingin mengajukan surat permohonan kepada ketua DPRD Kota Bekasi, tetapi oleh oknum staf ketua DPRD yang berinisial "A" dengan tegas mengarahkan ke Bagian Administrasi umum (Bag. Adum) kerena menurutnya hal tersebut sesuai dengan undang-undang MD3 yang sudah berlaku menjadi prosedur di Setwan DPRD Kota Bekasi.
Dengan adanya keterangan tegas dari oknum tersebut, awak media menyerahkan surat permohonan itu ke Bag. Adum DPRD (4/12). Selang beberapa hari awak media menayakan disposisi surat permohonan, dijawab Bag. Adum DPRD, disposisi surat permohonan sudah di Ketua DPRD, tetapi awak media menanyakan ke ketua DPRD melalui oknum tersebut dijawab tidak mengetahui posisi surat permohonan sekarang berada dimana, disebabkan Komputer rusak dan dengan entengnya si oknum menambahkan jawabannya yaitu ada kemungkinan surat permohonan tersebut hilang.
Ternyata setelah awak media mendesak keberadaan surat permohonan tersebut bersamaan diberikan bukti berupa print out dari Bag. Adum tentang proses perjalanan surat, oknum tersebut baru mau mencari surat permohonan itu dan diketemukan di meja ketua DPRD. Hal ini terjadi dikarenakan selama beberapa hari seluruh staf ketua DPRD tidak ada di tempat untuk menjalankan tugas-tugasnya.
“Hampir 2 minggu kami dari
DemokrasiNews.com menanti jawaban dan menelusuri surat permohonan tersebut,
yang nyelenehnya adalah oknum tersebut seakan-akan seperti menyepelekan
wartawan kami yang jelas-jelas mencoba koperatif mengikuti prosedur yang ada di
Setwan DPRD Kota Bekasi sesuai dengan apa yang dia (oknum-red) sampaikan kepada
wartawan kami. Tetapi hasilnya setelah kami mengikuti prosedur tersebut si
oknum malah berulah, yaitu selain beberapa hari tidak ada ditempat kerjanya,
sehingga surat yang seharusnya sampai di tangan Sekretaris Dewan tertunda, juga
pada saat ditemui mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya, padahal si
oknum merupakan staf dari pejabat tertinggi di DPRD Kota Bekasi. Hal ini
menjadi cerminan dari PNS Kota Bekasi yang sangat jauh dari apa yang diharapkan
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah”, Ujar Rapolo Junius Pemred
DemokrasiNews.com dan juga sebagai Ketua Presidium MKRI Jabodetabek.
“Hal ini mohon perhatiannya dari pihak Sekwan dan unsur Pimpinan DPRD Kota Bekasi, Agar selalu melakukan evaluasi terhadap Kinerja, SDM, dan Attitude bawahannya”, Pungkasnya. (AR)
0 komentar:
Posting Komentar