PARIPURNA APBD 2015 KABUPATEN BEKASI CACAT KONSTITUSI

Kabupaten Bekasi, DemokrasiNews.com - Pengesahan paripurna APBD 2015 Kabupaten Bekasi cacat konstitusi dikarenakan perjalanan pengesahannya dari  pra paripurna hingga dalam persidangan paripurna tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebab sebelumnya hal ini sudah dirapatkan dalam badan anggaran (Banggar), jumlah nominal Biaya Langsung APBD 2015 Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 115 milyar, akan tetapi pada saat di Paripurnakan nominal Biaya Langsung APBD 2015 Kabupaten Bekasi berubah menjadi sebesar Rp. 897 milyar, sehingga Fraksi Kebangkitan Nasdem menanyakannya kepada pimpinan sidang yaitu Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, tetapi pertanyaan tersebut tidak dapat di jawab oleh pimpinan sidang, Akibatnya Fraksi Kebangkitan Nasdem melakukan aksi Walkout dari persidangan paripurna.

Kejadian ini disikapi Ketua Presidium Majelis Kerakyatan Republik Indonesia (MKRI) Jabodetabek Rapolo Junius.

“Pemerintahan yang seperti ini harus mendapatkan ekstra perhatian dari Pemerintah Pusat, KPK RI dan Rakyat, sebab hal ini menjadi indikasi dari dugaan konspirasi massal elit politik yang tidak bertanggung jawab dan tidak mencerminkan pro rakyat dan pro konstitusi. Dimana bila dilihat dari selisih permasalahan yang ada, cukup fantastis yaitu sebesar 782 milyar (897 milyar – 115 milyar), anggaran sebesar ini hingga di sahkan belum diketahui peruntukannya”, ungkapnya kepada DemokrasiNews.com, Minggu (04/01/2015).

Lebih lanjut Rapolo menambahkan, “cilakanya adalah klarifikasi akan hal tersebut belum ada, tetapi APBD 2015 Kabupaten Bekasi tetap di sahkan, oleh sebab itu anggaran ini kami namakan Anggaran Siluman”.  (Masdar)