JAKARTA, DemokrasiNews.com – Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad meminta negara-negara asal terpidana mati yang akan dieksekusi untuk tidak mengintervensi hukuman mati gelombang kedua yang akan berlangsung di Indonesia.
“Saya memahami adanya keberatan secara HAM, tapi di sisi lain seharusnya mereka juga menghormati dan memahami sistem hukum yang ada di Indonesia,” ujar Farouk.
Diberitakan sebelumnya, negara-negara asal terpidana mati melakukan berbagai tekanan kepada pemerintah Indonesia agar menghentikan eksekusi mati. Pemerintah Australia misalnya, mengingatkan bahwa negaranya pernah membantu Indonesia pasca tsunami Aceh sehingga Indonesia perlu membalas dengan membatalkan hukuman mati.
Diberitakan sebelumnya, negara-negara asal terpidana mati melakukan berbagai tekanan kepada pemerintah Indonesia agar menghentikan eksekusi mati. Pemerintah Australia misalnya, mengingatkan bahwa negaranya pernah membantu Indonesia pasca tsunami Aceh sehingga Indonesia perlu membalas dengan membatalkan hukuman mati.
Hal senada dilakukan oleh pemerintah Brasil. Presiden Brasil Dilma Rousseff menolak Duta Besar Indonesia Toto Riyanto sebelum pelaksanaan upacara penerimaan sebagai bentuk protes hukuman mati. Indonesia yang marah menarik dutanya dari Brasil.
Menurut Farouk, jika proses hukum di Indonesia terus ditekan dan diintervensi maka sulit bagi Indonesia untuk mencapai kedaulatan hukum. Padahal, hal itu yang tengah diupayakan pemerintahan Presiden Jokowi.
Untuk ke depannya, Farouk menyarankan negara-negara yang berkeberatan terhadap hukuman mati untuk secara serius melakukan inventarisasi warganya yang melakukan pelanggaran hukum. Dengan begitu, pendampingan secara intensif sejak awal bisa dilakukan. (YY)
0 komentar:
Posting Komentar