Segera Terealisasi Sistem Online Tentang Penyerapan Anggaran

KOTA BEKASI, DemokrasiNews.com - Ketua Komisi C DPRD Kota Bekasi, Machul Falak menegaskan lambatnya penyerapan anggaran tahun 2015 di Kota Bekasi, dimasing-masing SKPD, hal itu karena pola yang dipakai selama ini kurang tepat.

Jeda waktu antara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan penyerahan pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) atau opesional sangat lama.

“Menurut saya selaku Anggota DPRD Kota Bekasi, fungsinya sebagai pengawas, lambatnya serapan anggaran 2015, dikarenakan adanya kesalahan system, dan kalau seperti ini polanya proyek-proyek di daerah pasti selalu gagal karena waktu pengerjaannya singkat. Anehnya, ada kebut-kebutan proyek karena harus menghabiskan anggaran yang ada, jadi kedepannya akan ada sistem Online dimana tidak adalagi kesalahan dalam penyerapan anggaran,” terangnya.

Ia berpesan kepada seluruh SKPD yang akan melaksanakan program kerjanya di anggaran APBD P 2015 agar jeli dalam menggunakan waktu yang tersisa. Dan menggunakan anggaran secara maksimal. Juga diminta kepada seluruh SKPD agar melaksanakan komitmen sesuai anggaran yang telah diusulkan.

"Kami berharap semua anggaran yang telah direncanakan dan disahkan itu nantinya bisa tercapai dengan maksimal. Sehingga kalau dapat, tidak ada lagi dana silva dari anggaran APBD Perubahan 2015 ini," ungkap Machrul.

Politisi Partai Golkar itu juga mengharapkan pelaksanaan program tersebut tetap mengacu pada aturan dan perundangan yang berlaku. Sehingga pelaksanaan program pembangunan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ditambahkannya, pihak legislative telah menunjukkan iktikad dan kinerja yang semakin baik.

"Sehingga apa yang diharapkan seluruh masyarakat Meranti yakni terlaksananya pembangunan untuk mengejar ketetinggalan yang ada. Diingatkannya disisa waktu yang ada hendaknya dimaksimalkan dalam pelaksanaan program kerja tersebut," katanya.  (Fajar)

15.08 | 0 komentar | Read More

Komisi A DPRD Kota Bekasi Kecewa

KOTA BEKASI, DemokrasiNews - Komisi A DPRD Kota Bekasi kecewa dikarenakan Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta telah menjajaki pembahasan Adendum terkait TPST Bantargebang, Rabu (25/11).

“Seharusnya diselesaikan dan dipenuhi dulu kewajiban dari perjanjian sebelumnya, baru duduk bersama untuk Adendum,” ucap Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, Solihin, Kamis (26/11).

Bukan hanya itu kekecewaan Solihin sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, merasa tidak dihargai, sebab Walikota Bekasi saat melakukan pertemuan dengan Komisi A DPRD Kota Bekasi dua pekan lalu (10/11) mengatakan tidak akan membicarakan Adendum dengan Pemprov DKI Jakarta, sebelum Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) datang ke Bantargebang.

“Tentunya saya menyayangkan akan hal itu, karena saat kami undang beliau (Walikota Bekasi) kemarin, dirinya tidak akan membicarakan Adendum sebelum Ahok datang ke Bantargebang,” jelas Solihin.  (Andui)

18.19 | 0 komentar | Read More

PERDA LPM Melarang PNS, Anggota TNI/Polri, Pengurus Parpol Dan Ketua RT/RW Menjadi Ketua LPM

KOTA BEKASI, DemokrasiNews.com - Pemerintah Kota Bekasi bersama-sama DPRD Kota Bekasi akan membuat kebijakan pelarangan bagi yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, pengurus partai politik dan Ketua RT dan RW menjadi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

“Pelarangan tersebut akan diberlakukan setelah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tentang LPM, dimana nantinya perda tersebut akan menjadi landasan hukum untuk pelarangan bagi ketua LPM yang berstatus PNS, TNI, Polri, pengurus politik dan sebagai Ketua RT dan RW. Jadi perda ini kita munculkan untuk menghindari double job,” ungkap Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Kapermas), Syaiful Bahri, Selasa (24/11).

Menurutnya, dengan diterbitkannya perda untuk membuat kinerja LPM lebih baik, untuk membantu perencanaan program pemerintah dalam pembangunan, serta pengawasan dari program pembangunan partisipasif berbasis komunitas (P3BK).

”Berasal dari asal usul yang netral bisa membuat Ketua LPM bisa bekerja lebih independen, serta tidak ada kepentigan kelompok, dan lebih mementingkan kepentingan untuk masyarakat pada satu kelurahan. Dimana LPM merupakan organisasi yang berada di dalam satu kelurahan,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Pansus Enam DPRD Kota Bekasi, Syaheralayali mengatakan, dengan diterbitkan perda tentang LPM, untuk mamantapkan peran Ketua LPM yang harus netral demi kepentingan masyarakat. Menurutnya, sering kali peran LPM yang dijabat dari pengurus partai, serta TNI, Polri, selalu dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

”Dalam waktu dekat perda tentang LPM akan kita paripurnakan, sehingga nantinya setelah perda sudah sah diterbitkan. Maka akan kita lakukan sosialisasi bagi Ketua LPM yang berstatus sebagai PNS, anggota TNI, Polri, pengurus partai, serta merangkap sebagai Ketua RT dan RW. Sebab di wilayah saya saja di Bekasi Utara ada beberapa anggota TNI, serta PNS. Dan hal ini akan kita lakukan pendataan, sebab yang sudah menjabat harus mengundurkan diri,” katanya.  (Fajar)

09.16 | 0 komentar | Read More

Permasalahan Bantar Gebang "Pemprov DKI Jakarta Banyak Menyalahi MoU dan Ahok Tidak Fokus"

KOTA BEKASI, DemokrasiNews.com - Permasalahan mengenai  pengelolaan sampah Jakarta di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang kian meruncing, membuat DPRD Kota Bekasi berencana memanggil Walikota Bekasi, DR. H. Rahmat Effendi.

Hal itu dilontarkan H. Solihin, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, dalam Diskusi Bedah Kota bertajuk Menyoal Sengketa Sampah Kota Bekasi, yang digelar Komunitas Intelektual Kalimalang, di area Food Court Bekasi Junction.

“Kita akan panggil pak Walikota. Kita akan konfirmasi, kenapa tandatangan MOU dan DPRD Kota Bekasi menyetujui, padahal banyak hal yang sudah tidak tepat dalam pelaksanaan sebelumnya, dan terakhir kita akan memanggil Ahok,” kata Solihin.

Menurut Solihin, sebenarnya pelanggaran sudah terjadi sejak tahun 2010, dimana banyak hal yang tidak dipatuhi dalam MOU. Ia menambahkan bahwa Komisi A DPRD Kota Bekasi bertugas sebagai fungsi pengawas.

"Banyak pelanggaran oleh Pemrov DKI Jakarta. Salah satunya rute truk sampah. jam 9 sampai jam 5, kita sebagai fungsi pengawas Semata-mata untuk membela masyarakat bantar gebang, saya rasa  Ahok tidak fokus. Dan ada langkah hukum untuk Ahok karena telah memfitnah DPRD Kota Bekasi yang mendapat suap oleh PT. GTJ," tambah Solihin.  (Fajar)

11.02 | 0 komentar | Read More

PT. GTJ Terima Kunjungan Komisi A DPRD Kota Bekasi

KOTA BEKASI, DemokrasiNews.com - PT Godang Tua Jaya (GTJ) Bantar Gebang, menerima kunjungan Rombongan Komisi A DPRD Kota Bekasi dalam rangka menindak lanjuti kekisruhan Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta soal pelanggaran kesepakatan kontrak di TPST Bantar Gebang.

Douglas Manurung selaku Direktur Operasinal mengatakan, ada dua bentuk kontrak perjanjian Kerjasama (PKS) antara pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi tentang pemanfaatan lahan. Soal Community Development ke warga sekitar, pihak pengelola PT GTJ mengaku sudah memberikan tipping fee sebesar 20 persen kepada Pemkot Bekasi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta.

"Kita sudah memberikan tipping fee sebesar 20 persen, Jadi untuk penggunaanya sendiri, pihaknya tidak mengetahui hal tersebut, sebab itu urusan kedua belah pihak dan Masalah batuan, tanyakan aja ke Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta, sebab, kami gak tahu menahu soal itu karena itu bukan kewajiban pengelola," katanya kepada Demokrasi News, Selasa, (3/11).

Lanjut Douglas, ada 23 klause yang menjadi kewajiban pemprov DKI Jakarta, salah satunya bantuan obat-obatan. yang menjadi tanggung jawab pengelola, sebut dia adalah begitu sampah sampai ke timbangan lalu diolah menjadi pupuk kompos.

"Yang berada didalam TPST itu urusan kami, seperti Pengelola itu sampah sampai baru ditimbang itu urusan kami dan diolah jadi kompos, air sampah kita alirkan agar netral," jelas Doglas.

Terkait tanggung jawab Communty Development, menurut dia mulai Bulan Desember, yang mana income yang kami terima dari Pemprov DKI Jakarta, kami setorkan ke Pemkot Bekasi dan itu yg digunakan untuk warga. seperti apa itu kami tidak tahu dan untuk lebih jelasnya tanya sama Pemkot Bekasi.

"Yang penting, yang mau saya kasih tahu, 20 persen dari tipping fee yang kami terima, sudah kami setorkan ke Pemkot Bekasi, entah seperti apa peruntukannya tanya ke Pemkot bekasi. Setiap tipping fee yang kami terima dari Pemprov DKI Jakarta sebesar 20 persen setiap bulannya, kami setor ke pemkot bekasi. Jumlah rata rata per tahunnya  kurang lebih sebesar 50 Miliar," ungkap Douglas.  (Fajar)

11.10 | 0 komentar | Read More

Komisi A: Pemprov DKI Jakarta Langgar MoU Dengan Pemkot Bekasi

KOTA BEKASI, DemokrasiNews.com – Hari selasa (2/11/15), Komisi A DPRD Kota Bekasi melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, terkait permasalahan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi, diantaranya banyak kekurangan yang belum dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi dinyatakan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta wajib membuatkan sumur artesis dan disalurkan kewarga sekitar, bukan hanya itu, diantara nota kesepahaman juga tertulis bahwa Pemrov DKI Jakarta sekurang-kurangnya memberikan pelayanan kesehatan 2 kali dalam 1 tahun dan ternyata warga tidak mendapatkan itu," jelas Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata.

Selain permasalahan air dari sumur artesis yang tidak terairi dengan baik, DPRD Kota Bekasi juga tidak menemuan adanya buffer zone di area TPST Bantargebang, hanya tanaman dalam jumlah kecil dipinggir jalan itupun dipintu masuk.

Dalam waktu dekat, DPRD Kota Bekasi akan  meminta keterangan dari pihak Pemprov DKI berupa laporan kegiatan yang terjadi dalam pengelolaan di TPST Bantargebang.

“Semua masih dalam proses. Pada saatnya apabila Komisi A sudah selesai melakukan evaluasi, maka kita akan minta penjelasan dan keterangan dari Pemprov DKI Jakarta. Ini kan Sistem kesepakatannya antara Kepala Daerah kedua belah pihak. Sementara, pengawasan terhadap pengelola adalah Pemprov DKI Jakarta,” kata Ariyanto.  (Fajar)

08.14 | 0 komentar | Read More

Komisi D DPRD Kota Bekasi Dorong Pembangunan Sekolah Olah Raga

KOTA BEKASI, DemokrasiNews.com - Mencetak atlet berprestasi secara konstan pada tiap generasi bukanlah hal yang mudah. Sudah bukan rahasia umum kalau regenerasi atlet di Indonesia terjadi dalam waktu yang cukup lambat. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara lain yang secara konstan dapat melakukan regenerasi.

Menjawab permasalahan diatas Komisi D DPRD Kota Bekasi, Sanwani, sangat mendukung rencana pendirian sekolah olah raga yang digagas KONI Kota Bekasi. pasalnya dilihat dari APBD Kota Bekasi yang terus naik dan memungkinkan di dirikannya sekolah olah raga.

"Sebagai Kota Metropolis sudah selayaknya Kita punya sekolah diklat atlet yang memadai. Hal ini penting untuk pembibitan atlet-atlet profesional. Masa kita punya stadion megah, tapi prestasi olah raganya tidak signifikan," kata Sanwani.

Dengan banyaknya atlet berprestasi tentu secara langsung juga memberikan pencitraan positif untuk Kota Bekasi.

Masalah kurangnya sarana olahraga yang memadai. Sarana dan prasarana olahraga yang memadai hendaknya dibangun untuk memupuk semangat olahraga sejak usia dini. Untuk mendapatkan bibit atlet yang unggul, seleksi sebaiknya dilakukan sejak usia dini. Dalam hal ini seleksi yang paling potensial dilakukan pada anak sekolah, baik SD, SMP dan SMA.

Kebanyakan sekolah di Indonesia tidak memiliki sarana olahraga yang memadai. Sekolah-sekolah biasanya hanya memiliki satu jenis lapangan olahraga saja, sehingga tentu saja sangat membatasi pilihan siswa dalam berolahraga.

Ia berharap dengan akan selesainya tahap 2 pembangunan Stadion Patriot Purnawarman, diharapkan bisa sebagai pusat pendidikan olahraga dan menyimpan atlet, sudah seharusnya sebagai cikal bakal munculnya atlet-atlet tingkat Nasional.  (Fajar)

17.51 | 0 komentar | Read More

DPRD Kota Bekasi Mengkaji Revitalisasi Pasar Dan Pembangunan Sub. Terminal Pondok Gede

KOTA BEKASI, DemokrasiNews.com - Rencana Pemerintah kota Bekasi merevitalisasi pasar Pondok Gede dijalan Hamkam Tengah saat ini tengah dikaji pihak Legislatif, pasalnya revitalisasi tersebut menuai tolakan, karena tidak ada data yang jelas mengenai aset lahan yang dimiliki pemerintah Kota Bekasi.

Penolakan revitalisasi ini disampaikan Politisi Partai Demokrat, Haeri Parani SH MH, menurutnya rencana pemugaran pasar pondok gede dan pembangunan sub. terminal masih harus dikaji dan didalami aset kepemilikan pemerintah.

Menurutnya. tidak ada data yang jelas tentang luasan pasar yang akan dipugar, bahkan berdasarkan laporan yang ada, telah terjadi penyusutan lahan aset milik Pemkot. Bekasi. Dimana ada penyusutan sebesar 2000 meter dari luas yang sebenarnya mencapai 7000 meter.

"Ini alasan kami untuk mengkaji ulang revitalisasi, karena berdasarkan laporan yang diterima, lahan yang direvitalisasi sebesar 700 m2, tapi begitu dicek oleh Dispera Kota Bekasi, berdasarkan pengukuran BPN (Badan Pertanahan Negara), data lahan hanya 5200 m2," jelas Haeri Parani.

Haeri Parani juga menjelaskan penyusutan bukan hanya terjadi pada tanah pasar akan tetapi juga terjadi pada lahan yang akan dijadikan sub. terminal.  (Fajar)

20.05 | 0 komentar | Read More

Ronny Hermawan Mengacungkan Jempol Untuk Kinerja Sekwan DPRD Kota Bekasi Yang Baru

KOTA BEKASI, DemokrasiNews.com - Anggota DPRD Kota Bekasi, Ronny Hermawan mengacungkan jempol untuk kinerja Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Bekasi yang baru, Junaedi.

“Langkah Bapak Junaedi ini saya anggap sebagai langkah maju. Berani mengubah, meski perjalanan dinas dilakukan sebelum beliau menjabat sekwan di DPRD. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kejujuran beliau akan diikuti jajaran di bawahnya dan menjadi contoh Dinas-dinas lain di lingkungan Pemkot Bekasi, dan Saya akan mendukung sekwan baru, bapak Junaedi untuk kinerja beliau selama menjabat sekwan, karena saya melihat keseriusan beliau dan keinginan beliau untuk mengubah demikian, semoga kota bekasi semakin baik” tutur Ronny Hermawan, Senin (5/10), saat dikonfirmasi oleh Demokrasi News via seluler.

“Akhirnya, kita harus membangun persepsi bahwa pejabat publik yang bersih dan jujur tidak sendirian, mereka punya teman, dan Ronny siap jadi teman bagi pejabat Pemkot Bekasi yang bersih, jujur dan melayani,” tambahnya.

Sekedar diketahui, beberapa waktu lalu Ronny Hermawan selaku anggota Dewan merasa ada kejanggalan administrasi saat perjalanan Dinas ke Surabaya, dimana di dalam pembuatan laporan kwitansi dari maskapai penerbangan dan penginapan hotel berbeda dengan kwitansi yang di buat bagian keuangan Sekretariat Kedewanan (setwan), ada selisih angka yang signifikan.

Merasa ada kejanggalan Ronny meminta pendapat kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Barat, dan mendapatkan informasi bahwa kwitansi yang benar adalah kwitansi dari maskapai penerbangan serta kwitansi dari penginapan (hotelnya langsung) bukan dari kwitansi yang dibuat dari bagian keuangan.

Imbasnya, sudah dua kali Ronny mengajukan interupsi kepada Pimpinan DPRD saat sidang Paripurna beberapa waktu lalu, untuk itu dengan adanya respon dan kemauan Sekwan baru, Junaedi yang mau merubah kwitansi, Ronny pun sangat mengapresiasi kinerja mantan Kepala Dinas Kebersihan ini.  (Randy Arab)

12.27 | 0 komentar | Read More

Komisi A DPRD Kota Bekasi Minta PDAM Bhagasasi Tingkatkan Pelayanan

Kota Bekasi, DemokrasiNews.com - Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi meminta PDAM Tirta Bahagasasi meningkatkan pelayanan air bersih diwilayah Kota dan Kabupaten Bekasi. Hal ini terkait beberapa waktu lalu Puluhan massa dari Pemuda Bekasi Bersatu (PBB) melakukan unjuk rasa di kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi di Jalan Kalimalang Bekasi.

”Sudah seharusnya PDAM Tirta Bhagasasi meningkatkan pelayanan  untuk warga bukan memikirkan untuk mencari pelanggan saja. Karena berdasarkan laporan, sampai sekarang air yang diterima pelanggan sangat keruh dan tidak layak dipakai,” kata Sholihin.

Sholihin menambahkan, persoalan air keruh ini harus bisa secepatnya ditangani. Menurutnya, kenaikan tarif harus imbang dengan pelayanan yang didapat masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, Endang Kurnaen mengatakan, belum bisa menyimpulkan penyebab air keruh yang dialami pelanggan. Karena kata dia, aspirasi para pelanggan akan diteruskan ke direksi untuk menjadi bahan evaluasi. Bahkan, dia pun akan meminta petugas teknisi akan mengecek dan memperbaikinya di lapangan.

”Ini sebagai bahan kritikan ke kami, dan kami akan memperbaikinya secepat mungkin,” ujarnya.

Menurut Endang, saat ini jumlah pelanggan instansinya mencapai 193.000 orang. Mereka tersebar di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi. ”Untuk wilayah Kota Bekasi kurang lebih sekitar 90.000 pelanggan dan sisanya 103.000 berada di kabupaten Bekasi,” tandasnya.  (fjs)

09.25 | 0 komentar | Read More

BERSILATURAHMI DENGAN WAKIL KETUA KOMISI 1 DPRA, AZHARI (CAGE)

Banda Aceh, DemokrasiNews.com - Kepala Biro Tabloid Demokrasi News Aceh Utara Fazli.S.Pd melakukan kunjungan dan bersilaturrahmi dengan Wakil Ketua Komisi 1 (satu) DPRA Azhari (cage) diruang kerjanya, Senin (7/9). Dalam rangka memperkenalkan Tabloid Demokrasi News.

Bapak Azhari (cage) yang selaku Wakil Ketua DPRA komisi 1 (satu) menyambut baik atas kehadiran Tabloid Demokrasi News di Aceh.

Beliau mengharapkan untuk sama-sama mempublikasi info-info ke khalayak ramai atau umum dan bahu membahu antara media dan Pemerintah Aceh dalam penyampaian berita-berita ke publik.

Beliau mengucapkan selamat datang Tabloid Demokrasi News di Aceh, semoga sukses dan bermanfaat kepada masyarakat Aceh. (faz)

09.38 | 0 komentar | Read More

Cegah Korupsi DPRD Kota Bekasi Pinta Dampingan Kejari

Kota Bekasi, DemokrasiNews.com - Keberadaan auditor hukum dinilai penting di Indonesia. Soalnya, banyak para pejabat di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah yang tersandung kasus hukum terutama kasus korupsi. Hal ini lantaran kebijakan yang dikeluarkan menabrak regulasi yang ada bersamaan dengan ini  Komisi A DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta pendampingan dan pencegahan korupsi berupa "legal opinion" kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi.

"Pendampingan ini bertujuan agar menekan potensi tindak pidana korupsi yang dapat saja terjadi di lembaga perwakilan rakyat ini serta membuat produk hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) yang lebih berkualitas. Kita juga minta pendampingan hukum atau legal opinion ini memang sudah diwacanakan sejak lama," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata.

Menurut Ariyanto, banyak pejabat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah tidak mengetahui resiko hukum dalam membuat kebijakan. Dengan mengetahui resiko hukum, mereka tidak akan melakukan penyimpangan.

"Kerja sama ini nantinya dirumuskan dalam nota kesepahaman (MoU) antara DPRD Kota Bekasi dan Kejari Bekasi, pada Prinsipnya, pihak Kejari bersifat pasif sedangkan kita (DPRD Kota Bekasi) bersifat aktif yang meminta pendampingan hukum berupa legal opinion untuk menekan potensi tindak pidana korupsi," jelasnya.

Ariyanto menambahkan, pendampingan hukum ini dapat membuat kualitas Perda lebih baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kejari Bekasi Chatarina Muliana Girsang, ia menegaskan upaya pendampingan hukum ini bukan merupakan intervensi terhadap kasus yang kini masih ditangani Kejari Bekasi dan Instansi Kejaksaan tidak bisa berdiri sendiri dan butuh kerja sama dengan instansi lainnya seperti DPRD.  (fjs)

10.12 | 0 komentar | Read More

Mahrul Falak: Target Pajak Reklame Kota Bekasi Direvisi

Kota Bekasi, DemokrasiNews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi bakal menurunkan target pendapatan pajak reklame sebesar Rp10 miliar pada APBD Perubahan 2015. Ini dikarenakan target pendapatan pajak reklame meleset.

Dengan turunnya target tersebut, maka pajak reklame pada APBD Perubahan 2015 Kota Bekasi menjadi Rp55 miliar. Penurunan targetan itu saat ini masih dalam pembahasan Rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (DP3JU) Kota Bekasi.

”Target pajak reklame terpaksa harus direvisi karena diyakini tak akan mampu memenuhi target yang dipatok semula yakni Rp65 miliar,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Bekasi Mahrul Falak, Jumat (4/9).

Menurut Mahrul, rencana penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 109/2012 tentang pembatasan iklan produk tembakau dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No 10 tahun 2010 tentang larangan penggunaan papan reklame di atas trotoar dan median jalan.

”Dengan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika juga memengaruhi pendapatan reklame. Perusahaan cenderung menunda memasang iklannya di reklame, sampai perekonomian membaik,” ujarnya. Selain itu, reklame yang berdiri diatas trotoar akan segera ditertibkan.

Kepala DP3JU Kota Bekasi Karto menambahkan, perolehan pajak reklame saat ini baru mencapai Rp14 miliar dari target yang dipatok. Lantaran sangat jauh dari target yang diharapkan, maka pendapatan pajak dari sektor reklame harus direvisi.

Karto optimis pajak reklame akan merangkak naik hingga akhir tahun. Sebab berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, perusahaan mulai kembali memasangkan iklan produknya lewat reklame pada triwulan keempat.

”Dari 8.000 papan reklame, ada 200 reklame yang kosong,” ungkapnya.  (fjs)

10.24 | 0 komentar | Read More

Ketua DPR-RI: Demokrasi Harus Lindungi Mayoritas dan Minoritas

Jakarta, DemokrasiNews.com - Demokrasi harus bisa melindungi minoritas dan mayoritas serta diterapkan secara konsisten dalam negara masing-masing dan pergaulan internasional.

Demikian dikatakan Ketua DPR-RI Setya Novanto dalam pidatonya di Konferensi Ketua Parlemen Dunia ke-4 di New York, Amerika Serikat, Senin (31/8).

Menurut Setya, dalam menjaga perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan, demokrasi, memiliki peran yang sangat penting.

Indonesia sebagai negara demokrasi dengan 260 juta penduduk berusaha mencapai target pembangunan berkelanjutan. DPR-RI mendukung dengan menyiapkan peraturan, anggaran dan pembentukan panja Millenium Development Goals (MDG’s) yang kini bertransformasi menjadi Sustainable Development Goals (SDG’s).

Konferensi digelar hingga 2 September 2015 dan bertepatan dengan 70 tahun Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Selain Setya Novanto, perwakilan dari DPR RI yang hadir adalah Fadli Zon, Tantowi Yahya, Azis Syamsudin, Nurhayati Assegaf, dan Michael Watimena.  (skr)

10.06 | 0 komentar | Read More

Ketum PPP: Islam dan Demokrasi Tak Perlu Dipertentangkan

Jakarta, DemokrasiNews.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy mengatakan, antara Islam dan demokrasi tak perlu dipertentangkan karena keduanya bisa berjalan dengan beriringan.

“Islam yang merupakan ajaran agama dan demokrasi sebagai sistem ketatanegaraan bisa berjalan bersama di Nusantara. Karena itu, dua hal tersebut tidak perlu dipertentangkan satu sama lain,” jelasnya, Senin (31/8).

Romi menjelaskan bahwa pertautan Islam dan demokrasi merupakan perjalanan sejarah yang cukup penting di Indonesia. Kini, kata Romi di hadapan 4.500 mahasiswa, Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara Timur Tengah tentang bagaimana Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan.

“Banyak negara Timur Tengah belajar ke Indonesia,” kata Romi.

Romi melanjutkan, saat ini Indonesia menjadi negara terbesar ketiga dalam pelaksanaan demokrasi setelah Amerika Serikat dan India. Bahkan, dalam pelaksanaan Pilpres di Indonesia dilakukan secara langsung dan lebih maju dibandingkan dengan Amerika Serikat.

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, Islam yang diterapkan di Indonesia merupakan Islam Rahmatan Lil’alamin yang berwajah inklusif. “Islam kebangsaan yang memperjuangkan nilai-nilai keislaman dalam NKRI,” kata dia.

Karena itu, dia menyesalkan banyaknya kelompok Islam yang mengekspresikan wajah fundamentalis dan radikal. Padahal, kelompok tersebut mencoreng wajah Islam toleran. “Islam itu membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan untuk menebar kebencian,” kata alumnus ITB ini.

Di akhir ulasan, Romi juga mengakui bahwa tidak semua unsur demokrasi seirama dengan Islam. Menurut dia, demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan, demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman.

“Bagi kami suara rakyat adalah suara rakyat, suara Tuhan adalah suara Tuhan. Suara Tuhan di atas suara rakyat. Itulah prinsip Islam-demokrasi yang kita kembangkan,” ujar dia.

Menurut dia, Agama dan kekuasaan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Agama merupakan pondasi kekuasaan, sementara kekuasaan menjaga agama untuk terus berkembang.  (skr)

09.56 | 0 komentar | Read More

Roni Hermawan: Tidak Akuntabelnya Proses Administrasi Keuangan Sekwan

Kota Bekasi, DemokrasiNews.com - Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu menangapi penyampaian usalan perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan salah satu anggota DPRD dari partai demokrat Roni Hermawan pada saat rapat paripurna DPRD, Jumat (14/8).

Ahmad Syaikhu menuturkan masukan dari Ronny Hermawan mengenai adanya perbedaan selisih anggaran perjalanan dinas  dan pengelolaan administrasinya yang berada di Sekretariat Dewan (sekwan). Ia berharap permasalahan tersebut segera dapat diselesaikan dan menghasilkan kebenaran.  Selain itu ia berharap agar kedepan administrasi keuangan pemerintah Kota Bekasi harus lebih akuntabel dan cermat.

"Ini bentuk koreksi terutama kepada Sekwan juga bisa lebih cermat ketika mengurus kaitan perjalan dinas anggota dewan yang terhormat. Permasalahannya mengenai selisih dalam proses perjalanan dinas dewan yang disampaikan sebagai sikap kehati-hatian kita dalam pengelolaan keuangan," kata Ahmad Syaikhu.

Sebelumnya, Roni Hermawan melakukan intrupsi kepada pimpinan rapat paripurna DPRD, Roni Hermawan menyampaikan keberatannya dan sarannya mengenai pengelolaan keuangan Sekwan, Disampaikannya mengenai ketidak akuntabelnya proses adminitrasi keuangan pada kegiatan perjalanan dinas anggota dewan. Bahkan ia ingin permasalahan ini dibuka sebenar-benarnya agar publik atau warga masyarakat mengetahuinya.

"Kita ingin bersama agar proses administrasi keuangan pengelolaan uang rakyat lebih baik," pungkas Roni Hermawan.  (pahala)

14.24 | 0 komentar | Read More

Fraksi Gerindra Cabut Hak Interpelasi

Kota Bekasi, DemokrasiNews.com - Perihal penarikan dukungan sebagai inisiator hak bertanya (interpelasi) Fraksi Gerinda DPRD Kota Bekasi atas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online akhirnya terjawab.

Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi, Irman Firmansyah mengatakan, Gerindra mencabut dukungan lantaran Pemkot Bekasi sepakat untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan Gerindra.

Ada 4 hal yang diinginkan Gerindra yang diajukan kepada Pemkot Bekasi sehingga fraksi Gerindra mencabut dukungan interpelasi. Pertama, tidak ada lagi siswa miskin yang tidak bisa bersekolah di Kota Bekasi. Kedua, Pemkot Bekasi wajib membentuk Unit Sekolah Baru (USB). Ketiga, dibentuknya tim investigasi untuk menyelidiki kecurangan selama PPDB Online berlangsung. Ke empat, revisi Keputusan Walikota Bekasi No. 4221.

“Jawaban Pemkot Bekasi siap memenuhi hal itu semua. Itulah mengapa kami sepakat mencabut itu,” ujarnya, saat menggelar jumpa pers di Media Center DPRD Kota Bekasi, Kamis (13/8).

Irman menambahkan, sejak awal Gerindra menginginkan 4 hal tersebut dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bekasi.

“Dari awal keinginan kami itu. Lantas kalau sudah terpenuhi ya sudah gak perlu interpelasi lagi. Toh tujuan kami bagaimana anak-anak bisa sekolah. Kita tidak ingin ribut-ribut dengan pemerintah apalagi berpikir untuk menjatuhkan pemerintah, dan perlu diketahui pencabutan hak interpelasi atas dasar 4 hal tersebut bukan ikut - ikutan Fraksi lain berdasarkan isu yang berkembang.” Tambahnya.  (fjr)

17.06 | 0 komentar | Read More

DPRD Kota Bekasi Di Demo

Kota Bekasi, DemokrasiNews.com - Ratusan demonstran menggeruduk DPRD Kota Bekasi menolak interpelasi terkait isu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online.

Para demonstran itu terdiri dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi).

Dalam tuntutannya mereka menolak keras politisasi pendidikan di Kota Bekasi dan menolak interpelasi yang akan dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi.

Sebanyak dua organisasi guru di Kota Bekasi, Jawa Barat, mensinyalir adanya praktik percaloan sekolah negeri yang melibatkan oknum anggota legislatif setempat.

"Ada dugaan terjadinya komersilisasi siswa untuk bisa bersekolah di negeri yang nilainya mencapai Rp 3 juta atau Rp 5 juta per siswa," kata Humas Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bekasi Syahroni di Bekasi, Kamis (6/8).

Pernyataan itu diungkapkannya saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Bekasi Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur.

Ia juga mengatakan ada ratusan calon siswa yang diduga dijanjikan kursi sekolah negeri oleh oknum anggota legislatif setempat meski Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2015 telah rampung dilaksanakan.

"Kenapa dewan masih saja menjanjikan kepada siswa yang belum sekolah untuk masuk sekolah negeri, seharusnya mereka dimasukan saja ke sekolah swasta," katanya.

Saroni mengatakan, di Kota Bekasi terdapat 300 yayasan yang membawahi sekolah swasta sebagai peluang bagi siswa yang gagal dalam tes sekolah negeri.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi Ronny Hermawan mengatakan adanya dugaan praktik percaloan calon siswa sekolah negeri yang melibatkan oknum dewan dipastikan menyalahi aturan dan kode etik.

"Hanya saja, tuntutan itu harus dibuktikan dengan fakta dan beberapa alat bukti lainnya. Jangan hanya saling tuduh," ujarnya.

Ronny juga mengkritisi terkait demonstrasi yang dilakukan pengunjuk rasa tersebut, menurutnya, unjuk rasa yang seharusnya dilakukan pihak guru adalah menyangkut sarana prasarana pendidikan.

"Kenapa tuntutan demonya ke ranah politik," katanya.

Aksi demo berjalan kondusif dengan dikawal puluhan polisi dan aparat Satpol PP Pemkot Bekasi.  (fjr)

19.10 | 0 komentar | Read More

Ariyanto Hendrata: Insentif RT/RW Selayaknya Dinaikan

Kota Bekasi, DemokrasiNews.com - RT/RW merupakan ujung tombak pembangunan Kota Bekasi. Pasalnya, para RT/RW ini berhubungan langsung dengan masyarakat.dan selayaknya insentif dinaikan.

Anggota Pansus III DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, mengungkapkan, seharusnya insentif bagi ketua RT dan RW sebaiknya dinaikkan.

"Jika sebelumnya RT mendapatkan Rp 400 ribu bisa dinaikan menjadi Rp 600 ribu, sementara insentif RW yang tadinya Rp 800 ribu dinaikan menjadi Rp 1 juta alasanya APBD Kota Bekasi setiap tahun naik, saat ini sudah mencapai Rp 3,5 triliun. Kalau tahun depan bisa sampai Rp 4 trilun, sudah sewajarnya dana APBD itu kembali dirasakan masyarakat,” kata Ariyanto yang juga Ketua Komisi A.

Untuk itu, diterangkan Ariyanto, agar RT/RW dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terutama untuk dapat memberdayakan masyarakatnya, melaksanakan semua apa yang dicita-citakan pemerintah dalam membentuk negeri ini dan membangun kota dengan baik.

"Tentunya negeri yang baldatun thoyyibatun warabbun ghafur, negeri yang beriman, aman, nyaman, damai dan masyarakatnya sejahtera. Inilah impian kita dan yang kita cita-citakan bersama Pemerintah Kota Bekasi kedepannya," ungkapnya lagi.

Artinya tanpa dukungan RT/RW pembangunan kota ini tidak akan terjadi sesuai dengan harapan.

"Jadi mereka bukan hanya sebagai penyelenggara administrasi saja, atau sosial saja, tetapi termasuk menyukseskan kegiatan fisik Pemerintah Kota," pungkasnya.  (fj)

20.08 | 0 komentar | Read More

Machrul Falak Hermansyah Reses Disuasana Ramadhan

Kota Bekasi, DemokrasiNews.com – Machrul Falak Hermansyah selaku anggota DPRD Kota Bekasi dari daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Bekasi Utara mengadakan reses di halaman Yayasan Dasta Mako, Rawabugel, Margamulya, Bekasi Utara.

Kali ini reses yang dijalani lain dari pada lain, yaitu selain menyerap aspirasi dari warga dibarengi berbuka puasa bersama, juga memberikan bantuan sembako dan santunan kepada anak yatim. Hal ini dilakukan guna membantu pendidikan anak yatim, sehingga dapat membeli kebutuhannya.

“Saya melakukan ini dalam rangka berbagi rezeki kepada adik-adik, sebab mereka benar-benar sangat membutuhkannya, semoga bantuan ini bermanfaat,” ujarnya.

Tambah Machrul, “Saya berharap jumlah anak putus sekolah di Kota Bekasi berkurang, sebab semua anak bangsa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.”

Machrul berjanji akan terus mengawal aspirasi warga bekasi utara, “Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk terus mengawal aspirasi dari dapil ini,” pungkas Machrul Falak Hermansyah yang juga sebagai Ketua PK Bekasi Utara Partai Golkar.   (pahala)

11.07 | 0 komentar | Read More