Jakarta, DemokrasiNews.com - Pada Rabu (1/4), PTUN Jakarta, memberikan putusan sela agar SK Kemenkumham soal pengesahan kepengurusan Golkar Agung Laksono ditunda keberlakuannya atau pelaksanaannya.
Maka kepengurusan Golkar berada dalam status quo. Artinya, kepengurusan Golkar yang sah dipegang struktur yang lama, yaitu kubu Abu Rizal Bakrie (ARB). Namun, hal ini berlaku sampai adanya putusan selanjutnya yang inkracht (putusan hukum tetap).
Hal ini disampaikan oleh Kuasa hukum Partai Golkar hasil Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra, dalam akun Twitter pribadinya, @Yusrilihza_Mhd, mengatakan kepengurusan DPP Golkar yang sah sejak vonis itu adalah kepengurusan hasil Munas Riau 2009 yang dipimpin Aburizal Bakrie dan Idrus Marham.
Yusril juga menegaskan pengurus hasil Munas Riau berhak dan berwenang untuk membatalkan segala keputusan dan tindakan administratif politik yang dilakukan kubu Agung, terhitung sejak dikeluarkannya SK pengesahan Menkumham pada 23 Maret 2015. (SKR)
0 komentar:
Posting Komentar