ACEH UTARA (Aceh), DemokrasiNews.com – Sesuai dengan rapat koordinasi daerah sebelum dan sesudah perubahan, dengan jumlah 20 sertifikat menghabiskan anggaran yang sangat besar, mencapai Rp.2.816.493.900 sebelum perubahan, dan setelah perubahan dengan nilai Rp.1.016.493.900, hal ini tertuang dalam PPAS.
Mengenai hal tersebut awak media mendatangi ke pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Utara untuk mengkonfirmasi tentang pengeluaran dan anggaran pengurusan sertifikat tanah Pemda pada tahun 2014.
Pihak BPN Aceh Utara, Fakrul Razi mengatakan, "Pada tahun 2014 Pemda Aceh Utara mengajukan 25 sertifikat namun yang sudah selesai 24 sertifikat, yang satu lagi masih dalam proses, mengenai anggaran yang kami terima dari pemda Aceh Utara sesuai dengan biaya pengurusan sertifikat yaitu sebesar Rp. 358.802.195 dengan 25 sertifikat," ungkapnya. Senin (28/9/15).
Dengan perbedaan anggaran dan jumlah sertifikat yang tertulis di PPAS dengan keterangan dari pihak BPN Aceh Utara, Tim Demokrasi News mendatangi Kabag Pemerintahan Aceh Utara.
Kabag pemerintahan Aceh Utara mengatakan, "Dana tersebut memang benar dana yang di tuangkan dalam PPAS dengan anggaran Rp.1.016.439.900 setelah perubahan, dan yang dikeluarkan oleh Pemda sesuai dengan penagihan oleh BPN dan sisanya akan masuk ke SILPA atau kas daerah," tegas Pak Murtala. Jum’at (2/10/15).
Setelah Menelusuri ke DPKKD Aceh Utara, tim Demokrasi News menemukan, bahwa sisa uang tersebut tidak masuk ke kas daerah, karena dana tersebut bisa digunakan untuk keperluan yang lain katanya.
Dengan adanya temuan perbedaan anggaran, kinerja dan analisis keuangan tersebut, tim Demokrasi News sangat menyayangkan kejadian itu, padahal dana tersebut bisa dianggarkan untuk rumah Duhafa yang sangat membutuhkan, karena selama ini di Aceh Utara, masyarakatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan, dari pada anggaran sisa tersebut mengendap di aliran sertifikat yang masih diselusuri keberadaannya.
Tim Demokrasi News berharap kepada pihak penegak hukum, untuk bisa membantu menelusuri aliran dana yang menumpuk di pengurusan sertifikat, yang di alokasikan oleh Pemda Aceh Utara Melebihi kapasitas yang dibutuhkan. (faz/fau)
Mengenai hal tersebut awak media mendatangi ke pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Utara untuk mengkonfirmasi tentang pengeluaran dan anggaran pengurusan sertifikat tanah Pemda pada tahun 2014.
Pihak BPN Aceh Utara, Fakrul Razi mengatakan, "Pada tahun 2014 Pemda Aceh Utara mengajukan 25 sertifikat namun yang sudah selesai 24 sertifikat, yang satu lagi masih dalam proses, mengenai anggaran yang kami terima dari pemda Aceh Utara sesuai dengan biaya pengurusan sertifikat yaitu sebesar Rp. 358.802.195 dengan 25 sertifikat," ungkapnya. Senin (28/9/15).
Dengan perbedaan anggaran dan jumlah sertifikat yang tertulis di PPAS dengan keterangan dari pihak BPN Aceh Utara, Tim Demokrasi News mendatangi Kabag Pemerintahan Aceh Utara.
Kabag pemerintahan Aceh Utara mengatakan, "Dana tersebut memang benar dana yang di tuangkan dalam PPAS dengan anggaran Rp.1.016.439.900 setelah perubahan, dan yang dikeluarkan oleh Pemda sesuai dengan penagihan oleh BPN dan sisanya akan masuk ke SILPA atau kas daerah," tegas Pak Murtala. Jum’at (2/10/15).
Setelah Menelusuri ke DPKKD Aceh Utara, tim Demokrasi News menemukan, bahwa sisa uang tersebut tidak masuk ke kas daerah, karena dana tersebut bisa digunakan untuk keperluan yang lain katanya.
Dengan adanya temuan perbedaan anggaran, kinerja dan analisis keuangan tersebut, tim Demokrasi News sangat menyayangkan kejadian itu, padahal dana tersebut bisa dianggarkan untuk rumah Duhafa yang sangat membutuhkan, karena selama ini di Aceh Utara, masyarakatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan, dari pada anggaran sisa tersebut mengendap di aliran sertifikat yang masih diselusuri keberadaannya.
Tim Demokrasi News berharap kepada pihak penegak hukum, untuk bisa membantu menelusuri aliran dana yang menumpuk di pengurusan sertifikat, yang di alokasikan oleh Pemda Aceh Utara Melebihi kapasitas yang dibutuhkan. (faz/fau)
0 komentar:
Posting Komentar