Opini, DemokrasiNews.com
Oleh : Jami Kuna (Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi / LMND)
Tidak salah jika selama ini kami menyebutkan pemerintahan Indonesia adalah mandor dan kaki tangan dari pihak asing (As, Australia, China, dll), buktinya pemerintah lewat kementrian ESDM sudah perpanjang izin konsentrat freeport sebagaimana yang diberitakan.
Kami atas nama LMND secara tegas menyatakan Menolak semua upaya kebijakan untuk melegalkan kembali Freeport Indonesia untuk mengesploitasi SDA bangsa ini.
Kenapa kami menolak, karena selama ini freeport menolak tunduk dan patut pada Undang - Undang bangsa Kita, itu berarti dia (freeport) mau mengatur diri sendiri dan ingin menghancurkan kedaulatan bangsa Indonesia, tidak hanya itu, freeport juga telah menciptakan banyak kasus kekerasan terhadap masyarakat di tanah papua, atas dasar itulah LMND menolak.
Kami juga menilai dalam upaya negosiasi untuk memperpanjang izin kosentrat freeport, ada banyak hal yg ditutupi, karena bertentangan dengan regulasi yang terlihat di IU Migas.
Seharusnya pemerinta nasional, menasionalisasi PT freeport untuk pendidikan, kesehatan gratis, lapangan kerja dan upah layak nasional, bukan sebaliknya, karena ini akan menghancurkan kedaulatan bangsa Indonesia.
Oleh : Jami Kuna (Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi / LMND)
Tidak salah jika selama ini kami menyebutkan pemerintahan Indonesia adalah mandor dan kaki tangan dari pihak asing (As, Australia, China, dll), buktinya pemerintah lewat kementrian ESDM sudah perpanjang izin konsentrat freeport sebagaimana yang diberitakan.
Kami atas nama LMND secara tegas menyatakan Menolak semua upaya kebijakan untuk melegalkan kembali Freeport Indonesia untuk mengesploitasi SDA bangsa ini.
Kenapa kami menolak, karena selama ini freeport menolak tunduk dan patut pada Undang - Undang bangsa Kita, itu berarti dia (freeport) mau mengatur diri sendiri dan ingin menghancurkan kedaulatan bangsa Indonesia, tidak hanya itu, freeport juga telah menciptakan banyak kasus kekerasan terhadap masyarakat di tanah papua, atas dasar itulah LMND menolak.
Kami juga menilai dalam upaya negosiasi untuk memperpanjang izin kosentrat freeport, ada banyak hal yg ditutupi, karena bertentangan dengan regulasi yang terlihat di IU Migas.
Seharusnya pemerinta nasional, menasionalisasi PT freeport untuk pendidikan, kesehatan gratis, lapangan kerja dan upah layak nasional, bukan sebaliknya, karena ini akan menghancurkan kedaulatan bangsa Indonesia.
0 komentar:
Posting Komentar