KAB. BIREUEN (Aceh), DemokrasiNews.com - Mencermati kondisi pendidikan di wilayah Kabupaten Bireuen saatnya semua pihak memberikan perhatian serius. Ada banyak persoalan terjadi didunia pendidikan. dan memerlukan pemecahan yang cepat dan tepat. Data statistik ini dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Ini artinya tingkat pertumbuhan partisipasi siswa pada jenjang SMU/SMK dan MA masih tertinggal dari daerah-daerah lain.
Hal paling kecil yang dinyatakan salah seorang murid sekolah itu Dengan Kepanikan dan kecemasan terlihat jelas di wajah mereka. Tak bisa ikut ujian. Belum bayar uang SPP (sumbangan pembangunan pendidikan, red). “Kami tak sanggup bayar hingga tiga bulan,” ungkap salah seorang siswa SMAN 3 Bireuen, Jum’at (13/5/2016).
“Kalau sekedar bantuan sah-sah saja. Namun ini tidak perlu seluruhnya dibebankan kepada wali murid, lantas kemana aliran dana BOS," ujar salah satu Wali murid. Jika pungutan itu tetap dilakukan, maka alangkah baiknya status sekolah negeri tersebut diganti saja namanya menjadi swasta. Sebab ini sama saja dengan sekolah swasta.
“SMA Negeri 3 Bireuen itu statusnya Negeri namun Kalau sekolah swasta sah-sah saja anggaran dibebankan kepada murid dan wali murid. Termasuk seluruh sekolah yang menerima BOS harus sudah dicek sedetail mungkin dan penggunaannya harus transparan," Ungkap Nurdin.
Lanjutnya, “Kemampuan ekonomi orangtua siswa merupakan faktor kedua, menjadi sangat dominan mengingat kebutuhan biaya per siswa (unit cost) yang harus dikeluarkan oleh orangtua/wali siswa setiap bulannya tidak bisa dibilang kecil.”
“Padahal jika dilihat dari faktor ini, secara umum harus diakui tingkat pendapatan rakyat Kabupaten Bireuen yang mayoritas hidup dari sektor pertanian (dalam arti luas), masih tergolong rendah. Lebih dari sepertiga penduduk Kabupaten Bireuen. masuk kategori miskin. Di sisi lain, realitas membuktikan biaya pendidikan pada jenjang SMU/SMK Negeri di Kabupaten Bireuen, ternyata masih tergolong tinggi, bahkan melebihi biaya di sekolah swasta," jelasnya.
Namun saat di konfirmasi, kepala sekolah SMAN 3 Bireuen. Yusri S.Pd melalui handphone pribadinya, Mengakui atas tindakan yang merugikan orang lain seperti yang di beritakan media ini. Kalau uang SPP. Memang ada hasil musyawarah dangan komite dan itu sudah di benarkan kalau siswa belum mampu membayar silahkan tidak apa-apa ikut saja ujianya tetapi harus datang wali murid ke sekolah biar kita bicarakan, tapi kalau dalam juknis kita tidak Tahu karna belum kita lihat untuk biaya uang SPP," terangnya kembali pada awak media Demokrasi News.
Namun kepala bidang pendidikan Menengah, Drs. Teuku Syukri, M.pd saat di konfirmasi melalui handphone pribadinya, kalau masalah itu saya nokomen. Kadis pendidikan Kab Bireuen, Drs. Nasrul yuliansyah. M.Pd saat di konfirmasi terpisah membenarkan pengutipan uang SPP namun seperti SMAN 1, sempat di protes dengan pengutipan uang SPP tersebut dan di kumpulkan para wali uang Rp.100 ribu rupiah permurid.
Namun saat ditanyai wartawan tentang yang dikatakan sekolah gratis itu apa saja?, kepala sekolah menjawab, “Iya melanjutkan biaya operasional, kalau sudah menyangkut ekstrakulikuler dan pembinaan prestasi, sehari harinya nya tidak cukup dengan dana BOS, lihat saja dana BOS untuk apa dan kemudian lihat dengan sebutan iuran ini yang di kutip dengan masyarakat, tuntutannya apa, yang dana BOS tuntutannya apa? jika doubel itu baru bermasalah, dana BOS beli kursi dan uang masyarakat beli kursi, salah, tapi kalau pos nya lain beda beda tidak masalah dan itu bukan adanya permainan, coba keluar tanya ke sekolah lain beda dengan yang di Jawa dan Medan, jadi jangan di ambil dari ukuran Aceh," Pungkasnya. (faZ)
0 komentar:
Posting Komentar