 |
| Ketua KIP Kab. Bireuen, Mukhtaruddin, SH, MH |
KAB. BIREUEN (Aceh), DemokrasiNews.com - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen yang di tuding melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 37 Ayat 1, sebenarnya tidak tepat, karena KIP Bireuen hanya menjalankan tahapan sesuai yang diamanahkan aturan, sebagaimana diatur dalam keputusan KIP Bireuen nomor 5 tahun 2016 tentang pedoman teknis, demikian disampaikan Ketua KIP Bireuen, Mukhtaruddin, SH, MH, pada Selasa (26/7/2016).
Dikatakan Mukhtaruddin, menyangkut apa yang tercantum dalam pasal 37 ayat 1 yang disebutkan dimana KPU/KIP Kabupaten/ Kota mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah atau sebutan lainya, KIP Bireuen punya pedoman teknis sendiri.
Apa yang dikatakan Asosiasi Geuchik Kabupaten Bireuen, Sofyan Nur sebelumnya kepada media, yang mempertanyakan kinerja KIP Bireuen yang tidak meluluskan calon anggota PPS yang di usulkan (Geusyik Gampong-red) atau kepala desa, tidak seluruhnya benar, Mukhtaruddin menanggapi dan mengklarifikasikannya, "Ada kok yang lulus bahkan manyoritas, ada juga yang tidak lulus yang diusulkan kepala desa, hal ini sangat tergantung dari hasil seleksi profesional, karena KIP inginkan pemilu di Bireuen yang lebih berkualitas.”
“KIP Bireuen tidak akan coba-coba melanggar amanah undang-undang dan aturan lainnya, setiap apa yang dijalankan untuk tahapan Pilkada di daerah selalu merujuk pada undang-undang dan aturan lainnya yang berlaku, tidak ada yang dilanggar oleh KIP, kita harap semua bisa memaklumi bahwa KIP cukup selektif dalam menjalankan tahapan-tahapan Pilkada,” jelas Mukhtaruddin.
Mukhtaruddin menyampaikan terimakasih banyak kepada pemerintah Gampong atas dukungan yang baik dan partisipasinya selama ini dalam setiap pemilihan di Kabupaten Bireuen, diharapkan kedepan pemerintah (Gampong-red) atau desa dapat terus memberikan dukungan demi suksesnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2017. (M. Reza)
0 komentar:
Posting Komentar