KOTA BEKASI, DemokrasiNews.com - Wakil Walikota Bekasi, H Ahmad Syaikhu membuka rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Kota Bekasi, Rabu, (24/8) di ruang rapat Bappeda Kota Bekasi Jalan Ahmad Yani.
Bappeda Kota Bekasi sebelumnya mengundang SKPD terkait dibawah TPKD Kota Bekasi untuk mengikuti rapat koordinasi yang dihadiri narasumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Himawan dan dari perwakilan Kementerian Sosial RI, Abbas.
Wawali Ahmad Syaikhu yang juga ketua TKPD, memberikan arahannya bahwa program pemerintah terhadap warga miskin dan rentan miskin harus tepat sasaran dan terimplementasi dengan baik. Seperti program rutilahu dan program pemberdayaan masyarakat.
Dan menurutnya harus menjadi perhatian seluruh SKPD terkait yang melaksanakan program tersebut. Basis data perencanan dari data warga miskin juga menjadi perhatiannya.
"Pak Walikota dan saya komitmen basis data terus diupdate. Bappeda memiliki data pintar menjadi data perencanan untuk sumber kebijakan Pemkot Bekasi mengatasi kemiskinan. Sehingga saat implementasi kegiatan, betul-betul tepat sasaran dan terimplemetasikan dengan baik," kata Wawali Ahmad Syaikhu.
Ia pun menyebutkan data warga miskin dan rentan miskin di Kota Bekasi berjumlah 357 ribu jiwa. Dan harapannya agar angka tersebut terus berkurang. Tentunya seiring pelaksanaan program pemerintah mengatasi kemiskinan yang terus dilakukan SKPD di Kota Bekasi melalui koordinasi TPKD Kota Bekasi terutama peran Bappeda Kota Bekasi.
"Ini terus kita upayakan agar visi Kota Bekasi mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan bisa terwujud," harap Ahmad Syaikhu.
Kepala Bappeda, Jumhana Lutfi juga mengatakan, data kemiskinan Kota Bekasi baiknya berasal dari satu data yang pasti sebagai rujukan program pemerintah mengatasi kemiskinan. Untuk itu pihaknya segera berkoordinasi dengan BPS dan SKPD terkait mengenai pemuktahiran data, berdasar sejumlah indikator kriteria warga miskin.
"Kita akan Perwalkan program pendataan, berdasarkan indikator yang ditetapkan. Semoga segera rampung dan bisa dilaksanakan," harap Jumhana Lutfi. (goeng/A. Zarkasih)
0 komentar:
Posting Komentar