DEMOKRASI NEWS
DEMOKRASI NEWS
DEMOKRASI NEWS

BERITA UTAMA

MONEV UU KIP BUKAN AJANG PERLOMBAAN

Written By admin on Kamis, 15 September 2016 | 16.37


BANDUNG (Jabar), DemokrasiNews.com - Humas Pemerintah Kota Bekasi hadiri sosialisasi hasil pemeriksaan sementara dan masa singgah kegiatan monev penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat bertempat di Gedung Korpri. Turangga pada Kamis (15/9) pagi.

Kegiatan ini dibuka oleh Dan Satriana Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat didampingi oleh Budi Yoga Permana Selaku Penanggung Jawab kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

Pada sambutannya Dan Satriana mengatakan, “Monev ini jangan dijadikan ajang lomba tetapi dijadikan sebagai sarana pemetaan terhadap implementasi UU KIP pada Badan Publik, sehingga Badan Publik dapat mengetahui apa yang masih belum dan kurang dalam penerapan UU KIP ini.”

Beliau juga menambahkan, ”Group Komunikasi yang telah ada dapat dijadikan sarana untuk berbagi pengalaman dalam mengatasi permasalahan dalam melakukan implementasi UU KIP, sehingga kekompakan akan terjalin. Dan adanya masukan untuk Komisi Informasi dalam rangka memberikan penilaian pada Monev sehingga diharapkan hasil dari Monev dapat bermanfaat bagi badan publik dalam rangka peningkatan penerapan UU KIP,” tambahnya.

“Tujuan Monev ini adalah pengukuran akuntabilitas dalam bentuk pemetaan penerapan UU KIP, meningkatkan kualitas program kegiatan yang dibuat pada badan publik masing-masing dan stimulan bagi PPID kabupaten/kota untuk dapat saling bekerja sama dalam melakukan implementasi UU KIP,” ungkap Budi Yoga Permana penanggung jawab kegiatan monev ini.


Teti Handayani, S.IP Kasubag Hubungan Eksternal Bagian Humas mengatakan, “Bahwa monev ini sangat penting bagi Badan Publik Pemkot Bekasi, karena kami akan mengetahui kekurangan kami dalam mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik melalui pemetaan yang dihasilkan pada monev ini.”

“Pimpinan kami DR. H. Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu, sangat konsen terhadap Keterbukaan Informasi yang ada di Pemkot Bekasi, mereka ingin transparansi baik berupa penggunaan keuangan daerah, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk dapat diakses oleh masyarakat baik melalui website dan media sosial lainnya,” jelasnya.  (gie/Sumakdin.S)

0 komentar:

Posting Komentar

DEMOKRASI NEWS
DEMOKRASI NEWS
DEMOKRASI NEWS