 |
| Juru Bicara KPK Johan Budi (sumber: ANTARA FOTO) |
Jakarta - DemokrasiNews.com
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Pemerintah Australia melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus korupsi percetakan uang yang dilakukan Bank Indonesia tahun 1999 di Australia.
Situs Wikileaks menyebutkan bahwa ada keterlibatan SBY, Megawati Soekarnoputri, dan Laksamana Sukardi dalam kasus itu. Ketiganya diduga telah disuap terkait dengan pengamanan kontrak produksi rupiah di Australia.
Atas imbauan itu, pihak KPK menyatakan akan menunggu Pemerintah Australia untuk mengajak lembaga antikorupsi ini bekerja sama mengungkap kasus tersebut.
"Tergantung Australia mau bekerja sama dengan KPK atau tidak," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP ketika dikonfirmasi Beritasatu.com, Jumat (1/8).
Menurut Johan, selama ini KPK belum pernah melakukan investigasi secara bersama-sama dengan otoritas negara asing.
"Sejauh ini belum pernah ada investigasi bersama seperti itu," tambah Johan.
Soal apakah KPK bisa mengambil inisiatif untuk ikut terlibat mengungkap kasus korupsi mutijuta dollar Amerika, Johan dengan tegas menyatakan tidak.
"Belum jelas informasi dan data yang valid atau resmi," ujar Johan.
Situs Wikileaks.org mengungkap bahwa pemerintah Australia menutup informasi sidang dakwaan dugaan suap yang dilakukan tujuh pejabat Reserve Bank of Australia.
Dokumen milik Mahkamah Agung Australia yang diunggah dalam situs Wikileaks tersebut memuat informasi dugaan pembayaran multijuta dollar kepada kepala negara dan pejabat tinggi di Malaysia, Indonesia dan Vietnam untuk mengamankan kontrak produksi mata uang negara bersangkutan di Australia.
Untuk Indonesia, terdapat tiga nama yang disebut terlibat dalam kasus itu. Mereka adalah SBY, Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Laksamana Sukardi, mantan Menteri BUMN 2001-2004.
Kemarin, Kamis (31/7), SBY sudah membuat pernyataan bantahan. SBY bahkan marah karena informasi yang dimuat Wikileaks tersebut telah mencemarkan dan memengaruhi nama baiknya.
Meski membantah, SBY mengakui bahwa pada 1999, Bank Indonesia pernah mencetak uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 550 juta lembar di Australia. Namun, kebijakan untuk mencetak uang di Australia ada di tangan Bank Indonesia dan bukan pada presiden maupun pemerintah.
Penulis: Rizky Amelia/FMB
Sumber: Beritasatu
0 komentar:
Posting Komentar