“Kami memiliki pekerjaan yang besar yakni pembahasan APBD perubahan dan RAPBD 2016 agar cepat dibahas, kami ingin Kota Bekasi bisa segera menyerap anggaran sehingga proses pembangunan sudah bisa berjalan,” jelasnya.
Pihaknya pun berjanji akan sinergis dengan eksekutif untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Bekasi dan seluruh anggota dewan bisa segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai amanat rakyat.
Adapun aspirasi yang terserap, diantaranya warga mengeluhkan seputar masalah infrastruktur dan banjir. “Masalah banjir memang harus diatasi. Selain itu diperlukan masterplan pengurai kemacetan dan penataan tata ruang. Untuk itu diharapkan kepala daerah terpilih yang memiliki visi dan misi yang bagus. Dapat merealisasikan di lapangan, itu hal terpenting,” kata Dian.
Politisi Gerindra ini menambahkan, realisasi visi dan misi tersebut bisa diwujudkan melalui APBD yang dilaksanakan secara optimal. Dengan optimalisasi penggunaan anggaran, maka hasilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Soal kebijakan memilih sistem pelaksanaan proyek, apakah multi years atau single year, Pemerintah harus tegas, agar masa pengerjaan pembangunan bisa efisien dan segera tuntas. Apabila cepat tuntas, dapat segera dimanfaatkan,” imbuh pria yang berasal dari dapil V, Pondok Gede, Jati Sampurna, Pondok Melati ini. pihaknya mengingatkan, dalam setiap pelaksanaan program pembangunan harus dijalankan secara tegas.
Artinya baik dari segi penganggaran maupun syarat administrasi harus mendukung, agar proyek tersebut memiliki kepastian hasil. “Harus fokus, jangan berangan-angan yang lain lagi.
Selesaikan dulu yang ada, sesuai kemampuan anggaran kita, jika melihat APBD kota bekasi 2015, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi mengajukan RAPBD 2015 sebesar Rp 3,8 triliun. M. Dian menilai komposisi RAPBD 2015 sudah cukup baik karena telah mengakomodasi belanja publik antara 59 hingga 60 persen bisa digunakan untuk belanja langsung. Sisanya untuk belanja rutin. Hal ini perlu dibahas bersama, agar belanja rutin tidak separoh dari APBD kita.
”Namun ia berharap kiranya apa yang menjadi permintaan masyarakat dalam Musrenbang jangan menjadi komoditas politik yang hanya digunakan untuk pencitraan karena 2015 adalah tahun politik, maka janji bisa hanya menjadi janji saja, jadi harus diperjuangkan”, pungkasnya. (red)
0 komentar:
Posting Komentar