Kota Bekasi, DemokrasiNews.com - Ratusan demonstran menggeruduk DPRD Kota Bekasi menolak interpelasi terkait isu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online.
Para demonstran itu terdiri dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi).
Dalam tuntutannya mereka menolak keras politisasi pendidikan di Kota Bekasi dan menolak interpelasi yang akan dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi.
Sebanyak dua organisasi guru di Kota Bekasi, Jawa Barat, mensinyalir adanya praktik percaloan sekolah negeri yang melibatkan oknum anggota legislatif setempat.
"Ada dugaan terjadinya komersilisasi siswa untuk bisa bersekolah di negeri yang nilainya mencapai Rp 3 juta atau Rp 5 juta per siswa," kata Humas Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bekasi Syahroni di Bekasi, Kamis (6/8).
Pernyataan itu diungkapkannya saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Bekasi Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur.
Ia juga mengatakan ada ratusan calon siswa yang diduga dijanjikan kursi sekolah negeri oleh oknum anggota legislatif setempat meski Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2015 telah rampung dilaksanakan.
"Kenapa dewan masih saja menjanjikan kepada siswa yang belum sekolah untuk masuk sekolah negeri, seharusnya mereka dimasukan saja ke sekolah swasta," katanya.
Saroni mengatakan, di Kota Bekasi terdapat 300 yayasan yang membawahi sekolah swasta sebagai peluang bagi siswa yang gagal dalam tes sekolah negeri.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi Ronny Hermawan mengatakan adanya dugaan praktik percaloan calon siswa sekolah negeri yang melibatkan oknum dewan dipastikan menyalahi aturan dan kode etik.
"Hanya saja, tuntutan itu harus dibuktikan dengan fakta dan beberapa alat bukti lainnya. Jangan hanya saling tuduh," ujarnya.
Ronny juga mengkritisi terkait demonstrasi yang dilakukan pengunjuk rasa tersebut, menurutnya, unjuk rasa yang seharusnya dilakukan pihak guru adalah menyangkut sarana prasarana pendidikan.
"Kenapa tuntutan demonya ke ranah politik," katanya.
Aksi demo berjalan kondusif dengan dikawal puluhan polisi dan aparat Satpol PP Pemkot Bekasi. (fjr)
Para demonstran itu terdiri dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi).
Dalam tuntutannya mereka menolak keras politisasi pendidikan di Kota Bekasi dan menolak interpelasi yang akan dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi.
Sebanyak dua organisasi guru di Kota Bekasi, Jawa Barat, mensinyalir adanya praktik percaloan sekolah negeri yang melibatkan oknum anggota legislatif setempat.
"Ada dugaan terjadinya komersilisasi siswa untuk bisa bersekolah di negeri yang nilainya mencapai Rp 3 juta atau Rp 5 juta per siswa," kata Humas Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bekasi Syahroni di Bekasi, Kamis (6/8).
Pernyataan itu diungkapkannya saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Bekasi Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur.
Ia juga mengatakan ada ratusan calon siswa yang diduga dijanjikan kursi sekolah negeri oleh oknum anggota legislatif setempat meski Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2015 telah rampung dilaksanakan.
"Kenapa dewan masih saja menjanjikan kepada siswa yang belum sekolah untuk masuk sekolah negeri, seharusnya mereka dimasukan saja ke sekolah swasta," katanya.
Saroni mengatakan, di Kota Bekasi terdapat 300 yayasan yang membawahi sekolah swasta sebagai peluang bagi siswa yang gagal dalam tes sekolah negeri.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi Ronny Hermawan mengatakan adanya dugaan praktik percaloan calon siswa sekolah negeri yang melibatkan oknum dewan dipastikan menyalahi aturan dan kode etik.
"Hanya saja, tuntutan itu harus dibuktikan dengan fakta dan beberapa alat bukti lainnya. Jangan hanya saling tuduh," ujarnya.
Ronny juga mengkritisi terkait demonstrasi yang dilakukan pengunjuk rasa tersebut, menurutnya, unjuk rasa yang seharusnya dilakukan pihak guru adalah menyangkut sarana prasarana pendidikan.
"Kenapa tuntutan demonya ke ranah politik," katanya.
Aksi demo berjalan kondusif dengan dikawal puluhan polisi dan aparat Satpol PP Pemkot Bekasi. (fjr)
0 komentar:
Posting Komentar