Kota Bekasi, DemokrasiNews.com - Ratusan pendemo dari ormas islam beraksi di Kantor Pemerintah Kota Bekasi (Pemkot), Aksi demonstrasi ini berkaitan dengan pembangunan Gereja Santa Clara, di Kecamatan Bekasi Utara, yang ditolak kaum muslim karena dianggap menyalahi prosedur perizinan yang dikeluarkan oleh Pemkot Bekasi.
Dari pantauan Demokrasinews dilapangan, massa mayoritas beratribut putih dan membawa bendera, berorasi di depan Kantor Pemkot Bekasi dan membawa 2 buah keranda mayat.
"Cabut rekomendasi pendirian Gereja Santa Clara," kata seorang orator, Senin (10/8).
Sementara itu, ratusan aparat Kepolisian dibantu petugas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengamanan. Polisi juga menyiagakan mobil anti huru-hara di area demonstrasi. Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi masih berlangsung.
Dilain sisi Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Jabodetabek Rapolo Junius, menjelaskan, “Kota Bekasi adalah salah satu bagian atau daerah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jadi ketentuan yang berlaku di NKRI, berlaku juga di Kota Bekasi. Semua ada aturannya, bukan aturan sekelompok orang atau sepihak agama, di NKRI ada 5 agama yang diakui oleh Negara, jadi kelima agama tersebut mempunyai hak yang sama di bumi pertiwi ini.”
“Jadi siapapun anda yang menyatakan pembangunan Gereja Santa Clara menyalahi prosedur perizinan, silahkan buktikan dipengadilan, Negara kita Negara Hukum, dan saran saya kepada kita semua selaku warga Negara Indonesia, janganlah agama dijadikan alat untuk menyerang agama lain, sebab itu sudah jelas-jelas menyalahi Hukum yang berlaku di NKRI maupun Internasional, contohlah 4 agama lainnya yang tidak pernah mengurusi urusan agama lainnya, hal ini disebabkan 4 agama tersebut memahami betul, bahwa kita semua mempunyai hak yang sama di bumi pertiwi ini,” pungkas Rapolo Junius yang juga dikenal sebagai aktivis’98 ini. (fajar/red)
Dari pantauan Demokrasinews dilapangan, massa mayoritas beratribut putih dan membawa bendera, berorasi di depan Kantor Pemkot Bekasi dan membawa 2 buah keranda mayat.
"Cabut rekomendasi pendirian Gereja Santa Clara," kata seorang orator, Senin (10/8).
Sementara itu, ratusan aparat Kepolisian dibantu petugas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengamanan. Polisi juga menyiagakan mobil anti huru-hara di area demonstrasi. Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi masih berlangsung.
Dilain sisi Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Jabodetabek Rapolo Junius, menjelaskan, “Kota Bekasi adalah salah satu bagian atau daerah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jadi ketentuan yang berlaku di NKRI, berlaku juga di Kota Bekasi. Semua ada aturannya, bukan aturan sekelompok orang atau sepihak agama, di NKRI ada 5 agama yang diakui oleh Negara, jadi kelima agama tersebut mempunyai hak yang sama di bumi pertiwi ini.”
“Jadi siapapun anda yang menyatakan pembangunan Gereja Santa Clara menyalahi prosedur perizinan, silahkan buktikan dipengadilan, Negara kita Negara Hukum, dan saran saya kepada kita semua selaku warga Negara Indonesia, janganlah agama dijadikan alat untuk menyerang agama lain, sebab itu sudah jelas-jelas menyalahi Hukum yang berlaku di NKRI maupun Internasional, contohlah 4 agama lainnya yang tidak pernah mengurusi urusan agama lainnya, hal ini disebabkan 4 agama tersebut memahami betul, bahwa kita semua mempunyai hak yang sama di bumi pertiwi ini,” pungkas Rapolo Junius yang juga dikenal sebagai aktivis’98 ini. (fajar/red)
1 komentar:
Anda tidak mengeri permasalahan yang sebenarnya, jangan asal ngoceeeh dan membuat suasana semakin ricuh dan memang terbukti telah terjadi manipulasi data dan itu terbukti, justru yang ngerecokin agama anda
Posting Komentar