KAB. BEKASI, DemokrasiNews.com - Instansi pemerintahan maupun instansi swasta, dalam layanan publik merupakan kewajiban mutlak untuk menjamin kenyamanan dan kepuasan warga masyarakat yang datang untuk dilayani oleh instansi yang dimaksud. Salah satu alasan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Dukcapil) Kabupaten Bekasi di serbu warga selain untuk mengurus Akte, Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan Kartu identitas lain, masyarakat juga memadati ruangan untuk mengurus Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum bisa online karena berbagai kendala teknis.
Dengan system pendaftaran online kali ini Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi kunci penentu selain Nilai Evaluasi Murni (NEM) untuk murid sekolah, karena sekalipun nilai NEM siswa tersebut tinggi namun akan terhambat jika NIK nya belum bisa online karena belum masuk ke database di kantor Dukcapil Kabupaten Bekasi.
Ironisnya, terpantau langsung oleh Wartawan Demokrasi News yang tergabung didalam Tim Telusur, loket pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintahan Kabupaten Bekasi tampak aneh, dinilai tidak patut dan kurang memadai, karena melalui jendela. Bukan saja terlihat aneh, melainkan menyebabkan ketidaknyaman terhadap setiap warga yang datang, yang dengan maksud untuk mengurus dokumen diDinas Dukcapil Pemerintahan Kabupaten Bekasi tersebut, mengantri dan menggunakan "loket melalui jendela".
"Kok loket pelayanan pengambilan KK dan KTP melalui jendela sih, pelayanan untuk masyarakat kok seperti ini?," ujar seorang warga Kabupaten Bekasi yang minta namanya dirahasiakan kepada Demokrasi News, Jum'at (18/03).
"Gimana kalau hujan tuh, pasti pada basah kuyup warga yang dilayani," ujar (W) seorang anggota Ormas. "Apa perlu dilapor ke Lembaga Ombudsman terkait pelayanan publik yang kurang memadai tersebut?," lanjutnya.
Pasalnya, loket yang dimaksud berada diluar bukan diarea dalam ruangan tunggu di Dinas Dukcapil Kabupaten Bekasi. Mengakibatkan, sangat memungkinkan para warga masyarakat yang datang mengantri dapat mengalami basah kuyup bila hujan deras.
Ketika ingin dikonfirmasi langsung kepada Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), para kuli tinta ini mendapat informasi bahwa Hj. Nani selaku Kepala Dinas, sedang tidak berada ditempat, sedang berada di Cirebon.
Kadis yang satu ini memang sering tidak berada ditempat, beberapa kali alasannya keluar kota (Info dari beberapa rekan Media Lokal sekitar lingkungan Pemkab-red). Wartawan Demokrasi News yang tergabung didalam Tim Telusur pun pernah mencoba ingin bersilaturahmi atau konfirmasi dan klarifikasi perihal isu-isu keluhan terkait pelayanan petugas dan instansi tersebut yang tidak memuaskan publik, tetapi acapkali harus puas dengan jawaban dingin ajudannya kepada awak media, "Ibu tidak ada bang, sedang keluar kota."
Begitu banyak isu negatif yang harus dibenahi didalam instansi tersebut. Diantaranya terkait loket pelayanan melalui jendela, yang seharusnya tak begitu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Belum lagi persoalan lainnya, seperti keberadaan toilet umum yang kurang memadai (perawatannya) dan lain-lain, juga seharusnya diperhatikan dengan serius oleh Kepala Dinas Dukcapil dan jajarannya. 'Perbaikan demi kemajuan bersama'.
Sampai berita ini dicetak, pihak Kepala Dinas dan jajarannya belum dapat dimintai keterangan (tidak berada diruangan) oleh pihak Media yang terpanggil untuk dapat bisa memberikan kontribusi dan informasi, yang dimana tupoksi media guna konfirmasi terkait kebijakan yang cukup merugikan warga masyarakat tersebut yang berharap ada solusi terbaik. Konfirmasi dan klarifikasi guna diinformasikan ke publik dan dapat memberikan solusi kepada instansi tersebut. (A. Zarkasih)
Dengan system pendaftaran online kali ini Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi kunci penentu selain Nilai Evaluasi Murni (NEM) untuk murid sekolah, karena sekalipun nilai NEM siswa tersebut tinggi namun akan terhambat jika NIK nya belum bisa online karena belum masuk ke database di kantor Dukcapil Kabupaten Bekasi.
Ironisnya, terpantau langsung oleh Wartawan Demokrasi News yang tergabung didalam Tim Telusur, loket pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintahan Kabupaten Bekasi tampak aneh, dinilai tidak patut dan kurang memadai, karena melalui jendela. Bukan saja terlihat aneh, melainkan menyebabkan ketidaknyaman terhadap setiap warga yang datang, yang dengan maksud untuk mengurus dokumen diDinas Dukcapil Pemerintahan Kabupaten Bekasi tersebut, mengantri dan menggunakan "loket melalui jendela".
"Kok loket pelayanan pengambilan KK dan KTP melalui jendela sih, pelayanan untuk masyarakat kok seperti ini?," ujar seorang warga Kabupaten Bekasi yang minta namanya dirahasiakan kepada Demokrasi News, Jum'at (18/03).
"Gimana kalau hujan tuh, pasti pada basah kuyup warga yang dilayani," ujar (W) seorang anggota Ormas. "Apa perlu dilapor ke Lembaga Ombudsman terkait pelayanan publik yang kurang memadai tersebut?," lanjutnya.
Pasalnya, loket yang dimaksud berada diluar bukan diarea dalam ruangan tunggu di Dinas Dukcapil Kabupaten Bekasi. Mengakibatkan, sangat memungkinkan para warga masyarakat yang datang mengantri dapat mengalami basah kuyup bila hujan deras.
Ketika ingin dikonfirmasi langsung kepada Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), para kuli tinta ini mendapat informasi bahwa Hj. Nani selaku Kepala Dinas, sedang tidak berada ditempat, sedang berada di Cirebon.
Kadis yang satu ini memang sering tidak berada ditempat, beberapa kali alasannya keluar kota (Info dari beberapa rekan Media Lokal sekitar lingkungan Pemkab-red). Wartawan Demokrasi News yang tergabung didalam Tim Telusur pun pernah mencoba ingin bersilaturahmi atau konfirmasi dan klarifikasi perihal isu-isu keluhan terkait pelayanan petugas dan instansi tersebut yang tidak memuaskan publik, tetapi acapkali harus puas dengan jawaban dingin ajudannya kepada awak media, "Ibu tidak ada bang, sedang keluar kota."
Begitu banyak isu negatif yang harus dibenahi didalam instansi tersebut. Diantaranya terkait loket pelayanan melalui jendela, yang seharusnya tak begitu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Belum lagi persoalan lainnya, seperti keberadaan toilet umum yang kurang memadai (perawatannya) dan lain-lain, juga seharusnya diperhatikan dengan serius oleh Kepala Dinas Dukcapil dan jajarannya. 'Perbaikan demi kemajuan bersama'.
Sampai berita ini dicetak, pihak Kepala Dinas dan jajarannya belum dapat dimintai keterangan (tidak berada diruangan) oleh pihak Media yang terpanggil untuk dapat bisa memberikan kontribusi dan informasi, yang dimana tupoksi media guna konfirmasi terkait kebijakan yang cukup merugikan warga masyarakat tersebut yang berharap ada solusi terbaik. Konfirmasi dan klarifikasi guna diinformasikan ke publik dan dapat memberikan solusi kepada instansi tersebut. (A. Zarkasih)
0 komentar:
Posting Komentar